Mahasiswa Paniai di Merauke Tolak DOB, Tambang, dan Militerisme di Papua Tengah

MERAUKE, TOMEI.ID | Mahasiswa Paniai Kota Studi Merauke yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), aktivitas pertambangan, dan pembangunan pos militer di wilayah adat Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam mimbar bebas dan jumpa pers mahasiswa Paniai di Merauke, Papua Selatan, Jumat (22/5/2026) malam.

Mahasiswa menilai berbagai kebijakan pemekaran wilayah, investasi pertambangan, dan pembangunan militer di Papua Tengah berpotensi mengancam hak masyarakat adat, memperluas konflik sosial, serta mempercepat kerusakan lingkungan hidup di wilayah Paniai.

Mereka menegaskan perjuangan penolakan terhadap DOB dan aktivitas pertambangan telah dimulai sejak aksi demonstrasi jilid I pada Juni 2025 dan dilanjutkan pada aksi jilid II Januari 2026.

Dalam aksi kedua tersebut, mahasiswa bersama DPR Kabupaten Paniai menyepakati pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) guna membawa aspirasi masyarakat adat ke pemerintah pusat, khususnya kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pertahanan.

Mahasiswa menilai rencana pembentukan DOB di wilayah Paniai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mereka juga mendesak pencabutan izin usaha pertambangan karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain itu, mahasiswa menyoroti pengambilan tanah adat oleh TNI untuk pembangunan pos militer dan Kodim yang dinilai tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) tentang pengakuan hak masyarakat adat.

Namun, keberangkatan DPR Kabupaten Paniai, mahasiswa, dan sejumlah tokoh masyarakat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut disebut belum terlaksana karena keterbatasan anggaran Tim Pansus yang hingga kini belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai.

“Karena itu, Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia akan terus membawa aspirasi masyarakat adat Paniai ke pemerintah pusat melalui mimbar bebas dan jumpa pers di setiap kota studi di Indonesia,” bunyi pernyataan mahasiswa dalam keterangan tertulis yang diterima tomei.id di Nabire, Jumat (22/5/2026).

Penanggung Jawab Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Merauke, Alex Simon Bobii, menegaskan bahwa penolakan terhadap DOB, investasi pertambangan, dan pembangunan militer merupakan bentuk perjuangan mahasiswa dalam mempertahankan tanah adat dan hak hidup masyarakat asli Papua.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang dipaksakan tanpa persetujuan masyarakat adat hanya akan memperbesar konflik sosial serta mempercepat hilangnya ruang hidup masyarakat di wilayah Paniai dan Papua Tengah secara umum.

“Kami menilai keberadaan investasi pertambangan dan pembangunan pos militer di atas tanah adat berpotensi memperkuat praktik eksploitasi sumber daya alam tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” katanya.

Ia menegaskan Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Merauke akan terus melakukan konsolidasi, mimbar bebas, dan penyampaian aspirasi di berbagai kota studi sebagai bentuk perjuangan demokratis untuk menjaga tanah adat, hak asasi manusia, dan masa depan generasi Papua.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI Komisi II menolak pembentukan DOB Kabupaten Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, Wedauma, dan Kabupaten Auyatadi.

Mahasiswa juga mendesak Kementerian ESDM mencabut izin usaha pertambangan sejumlah perusahaan, yakni PT Freeport Indonesia, PT Irja Eastern Mineral, PT Nabire Bhakti Mining, PT Kotabara Mitratama, dan PT Benliz Pacific.

Selain itu, mahasiswa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses dugaan gratifikasi terhadap pejabat publik di Kabupaten Paniai yang disebut menandatangani izin pertambangan minerba secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Di bidang keamanan, mahasiswa mendesak pemerintah segera mengembalikan tanah adat yang direncanakan untuk pembangunan pos militer dan Kodim di Distrik Bibida dan Distrik Komopa.

Mahasiswa Kota Studi Merauke juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk investasi yang dinilai merugikan masyarakat adat serta mendesak penarikan militer organik dan non-organik dari Paniai dan seluruh wilayah Papua.

Mereka turut mengkritik keterlibatan sejumlah pihak yang dinilai mendukung percepatan DOB, investasi, dan militerisme di atas tanah adat Papua.

Aksi mimbar bebas dan jumpa pers tersebut berlangsung sebagai bentuk konsolidasi politik mahasiswa Papua dalam mengawal isu hak masyarakat adat, lingkungan hidup, dan masa depan Paniai. [*].