Berita

Mahasiswa Paniai Sampaikan 15 Tuntutan, Desak Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai di Kota Jayapura menyuarakan 15 tuntutan dalam aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/9/2025).

Aksi ini menyoroti kebijakan darurat militer yang dinilai telah berlangsung sejak Mei 2024 pascakontak senjata TNI dan TPNPB-OPM di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mahasiswa menilai operasi militer justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.

15 Tuntutan Mahasiswa Paniai:

  1. DPR dan Bupati Paniai segera menyurati Presiden RI dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai.
  2. Menghentikan seluruh aktivitas militer yang mengganggu masyarakat.
  3. Menolak pembangunan Kodim, Koramil, pos militer, maupun pos polisi di distrik dan kampung.
  4. Mendesak Kapolri menarik Satgas Damai Cartenz dari Paniai.
  5. Mengutuk aktivitas TNI-Polri pada malam hari yang membuat warga takut.
  6. Menolak pemekaran Kabupaten Paniai.
  7. Mendesak pengesahan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Paniai.
  8. Menuntut penghentian izin tambang emas, batu bara, minyak, dan gas di wilayah Paniai.
  9. Meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak banjir.
  10. Menolak rencana eksploitasi Gunung Wabu di Intan Jaya.
  11. Menghentikan pembangunan jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
  12. Menutup praktik perjudian seperti rolex, shio, dan biliar di Paniai.
  13. Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
  14. Menghentikan proyek strategis nasional di Papua.
  15. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

Koordinator lapangan, Yulianus Bunai dan Hendrik Nawipa, menegaskan bahwa 15 poin tersebut mewakili keresahan masyarakat adat Paniai atas militerisasi, perampasan ruang hidup, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Mahasiswa menutup aksi dengan seruan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan keamanan dan membuka ruang dialog yang setara, demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Papua. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

40 Tenaga Kesehatan Ikuti Workshop ILP, Pelayanan Kesehatan Papua Tengah Jadi Sorotan

NABIRE, TOMEI.ID | Sebanyak 40 tenaga kesehatan mengikuti Workshop Integrasi Layanan Primer (ILP) yang digelar…

2 jam ago

Meki Nawipa Tekankan Percepatan Program, Anggaran 2026 Harus Berdampak bagi Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, meminta seluruh OPD setempat mempercepat pelaksanaan program dan…

7 jam ago

Meki Nawipa: ASN Bukan Hanya Terima Gaji, tetapi Harus Mengabdi kepada Masyarakat

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa…

7 jam ago

Bupati Nabire Minta Kepala Suku Moni dan Mee Serahkan Terduga Pelaku Kericuhan ke Polisi

NABIRE, TOMEI.ID | Bupati Nabire, Mesak Magai, meminta para kepala suku Moni dan Mee segera…

2 hari ago

11 Orang Luka, 8 Kendaraan Rusak; Dua Kelompok di Nabire Sepakat Berdamai

NABIRE, TOMEI.ID | Dua kelompok masyarakat yang terlibat keributan di kawasan depan SMP Negeri 2…

2 hari ago

HUT ke-70 GBGP di Tanah Papua, Gubernur Meki Nawipa Tekankan Peran Gereja dalam Pembangunan dan Perdamaian

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya peran gereja dalam mendukung pembangunan…

2 hari ago