Berita

Mahasiswa Paniai Sampaikan 15 Tuntutan, Desak Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai di Kota Jayapura menyuarakan 15 tuntutan dalam aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/9/2025).

Aksi ini menyoroti kebijakan darurat militer yang dinilai telah berlangsung sejak Mei 2024 pascakontak senjata TNI dan TPNPB-OPM di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mahasiswa menilai operasi militer justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.

15 Tuntutan Mahasiswa Paniai:

  1. DPR dan Bupati Paniai segera menyurati Presiden RI dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai.
  2. Menghentikan seluruh aktivitas militer yang mengganggu masyarakat.
  3. Menolak pembangunan Kodim, Koramil, pos militer, maupun pos polisi di distrik dan kampung.
  4. Mendesak Kapolri menarik Satgas Damai Cartenz dari Paniai.
  5. Mengutuk aktivitas TNI-Polri pada malam hari yang membuat warga takut.
  6. Menolak pemekaran Kabupaten Paniai.
  7. Mendesak pengesahan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Paniai.
  8. Menuntut penghentian izin tambang emas, batu bara, minyak, dan gas di wilayah Paniai.
  9. Meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak banjir.
  10. Menolak rencana eksploitasi Gunung Wabu di Intan Jaya.
  11. Menghentikan pembangunan jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
  12. Menutup praktik perjudian seperti rolex, shio, dan biliar di Paniai.
  13. Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
  14. Menghentikan proyek strategis nasional di Papua.
  15. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

Koordinator lapangan, Yulianus Bunai dan Hendrik Nawipa, menegaskan bahwa 15 poin tersebut mewakili keresahan masyarakat adat Paniai atas militerisasi, perampasan ruang hidup, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Mahasiswa menutup aksi dengan seruan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan keamanan dan membuka ruang dialog yang setara, demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Papua. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Dihadang Polisi, KNPB dan SOMAP Tetap Gelar Mimbar Bebas Suarakan Pelanggaran HAM di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menggelar aksi…

10 menit ago

Kesaksian Pilu di LBH Kaki Abu: 2.000 Pengungsi Maybrat Hidup di Bawah Kontrol Militer

SORONG, TOMEI.ID | Dalam rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Lembaga Bantuan Hukum…

2 jam ago

Kapolres Nabire Tegaskan Aksi Penyampaian Aspirasi Tidak Dilarang, Pengamanan Difokuskan pada Kelancaran Aktivitas Publik

NABIRE, TOMEI.ID | Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menegaskan bahwa Polres Nabire tidak pernah…

3 jam ago

Dampak Kontak Senjata di Wandai: Warga Mengungsi Massal, HRD Minta Pos Militer Dievaluasi

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Eskalasi konflik bersenjata kembali terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Kontak tembak…

15 jam ago

Bukan Lewat Kemendagri, Intelektual Kapiraya Tuntut Sengketa Batas Adat Mimika Diselesaikan Secara Adat

NABIRE, TOMEI.ID | Intelektual asal wilayah Kapiraya, Agusten Yupy, menyampaikan kritik keras terhadap rencana Pemerintah…

17 jam ago

Tingkatkan Peran OAP, Pemprov Papua Tengah Gelar Bimtek E-Katalog dan Mini Kompetisi

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Katalog Elektronik versi…

18 jam ago