Berita

Mahasiswa Paniai Sampaikan 15 Tuntutan, Desak Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai di Kota Jayapura menyuarakan 15 tuntutan dalam aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/9/2025).

Aksi ini menyoroti kebijakan darurat militer yang dinilai telah berlangsung sejak Mei 2024 pascakontak senjata TNI dan TPNPB-OPM di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mahasiswa menilai operasi militer justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.

15 Tuntutan Mahasiswa Paniai:

  1. DPR dan Bupati Paniai segera menyurati Presiden RI dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai.
  2. Menghentikan seluruh aktivitas militer yang mengganggu masyarakat.
  3. Menolak pembangunan Kodim, Koramil, pos militer, maupun pos polisi di distrik dan kampung.
  4. Mendesak Kapolri menarik Satgas Damai Cartenz dari Paniai.
  5. Mengutuk aktivitas TNI-Polri pada malam hari yang membuat warga takut.
  6. Menolak pemekaran Kabupaten Paniai.
  7. Mendesak pengesahan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Paniai.
  8. Menuntut penghentian izin tambang emas, batu bara, minyak, dan gas di wilayah Paniai.
  9. Meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak banjir.
  10. Menolak rencana eksploitasi Gunung Wabu di Intan Jaya.
  11. Menghentikan pembangunan jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
  12. Menutup praktik perjudian seperti rolex, shio, dan biliar di Paniai.
  13. Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
  14. Menghentikan proyek strategis nasional di Papua.
  15. Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

Koordinator lapangan, Yulianus Bunai dan Hendrik Nawipa, menegaskan bahwa 15 poin tersebut mewakili keresahan masyarakat adat Paniai atas militerisasi, perampasan ruang hidup, hingga eksploitasi sumber daya alam.

Mahasiswa menutup aksi dengan seruan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan keamanan dan membuka ruang dialog yang setara, demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Papua. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Peringati Natal, Satpol PP Dogiyai Ditekankan Jaga Integritas di Tengah Dinamika Politik

DOGIYAI, TOMEI.ID | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dogiyai menggelar perayaan Natal…

1 jam ago

Percepat Elektrifikasi Intan Jaya, PLN dan DPR Papua Tengah Sepakat Perkuat Kolaborasi

NABIRE, TOMEI.ID | Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Kelistrikan (UP2K) Papua Tengah, Reinhard Tan Sayori,…

2 jam ago

Tolak Pasien Gawat Darurat karena Administrasi, drg. Aloysius Giyai: Itu Pelanggaran HAM Berat!

JAYAPURA, TOMEI.ID | Menolak pasien dalam kondisi gawat darurat dengan alasan administrasi merupakan pelanggaran hak…

2 jam ago

Dugaan Ketidaktransparanan Seleksi PLN Nabire Mencuat, Bunai: Honorer Lokal Dikesampingkan

NABIRE, TOMEI.ID | Proses rekrutmen pegawai PT PLN (Persero) untuk wilayah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan…

2 jam ago

Aksi Solidaritas Mahasiswa Papua di Maybrat Soroti Pelanggaran HAM dan Krisis Lingkungan Hidup

MAYBRAT, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Rakyat Papua Peduli HAM (SMRPPH) Kabupaten Maybrat menggelar aksi longmarch…

2 jam ago

Wapres Gibran Dorong Kolaborasi Pemuda dan Mahasiswa Papua dalam Pembangunan Berkelanjutan di Enam DOB

JAYAPURA, TOMEI.ID | Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendorong peran aktif pemuda dan…

3 jam ago