JAYAPURA, TOMEI.ID | Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua menegaskan penolakan keras terhadap praktik perampasan tanah adat, investasi eksploitatif, dan militerisasi di Papua melalui aksi yang digelar Rabu (15/10/2025) di Jayapura.
Massa aksi menekankan bahwa tanah adat adalah hak hidup masyarakat asli Papua, bukan komoditas untuk dieksploitasi atau dijadikan pangkalan militer.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan tegas. Mereka menuntut penghentian seluruh perampasan tanah adat, penghentian investasi yang merugikan masyarakat adat, penarikan seluruh pasukan militer organik maupun non-organik dari wilayah adat, serta pencabutan izin penambangan dan proyek strategis nasional (PSN) yang mempercepat kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Wakil Koordinator Aksi, Stenli Dambujai, menekankan bahwa tuntutan ini bukan sekadar retorika, melainkan keharusan moral dan politik bagi pemerintah.
“Kami menolak diam ketika hak-hak kami dirampas, tanah kami dijadikan lahan investasi dan operasi militer. Negara harus hadir untuk melindungi, bukan mengancam,” tegas Stenli.
Aksi sempat memanas ketika aparat kepolisian membubarkan paksa massa di Abe Lingkaran. Seorang aktivis mahasiswa, Eben Tabuni, dilaporkan tertembak, sementara sejumlah mahasiswa lainnya mengalami luka ringan akibat gas air mata.
Meski demikian, para mahasiswa menegaskan komitmen mereka tetap teguh. Mereka menuntut pemerintah menindaklanjuti tuntutan tersebut secara nyata dan memberikan ruang demokrasi yang layak bagi rakyat Papua untuk menyuarakan hak-haknya. [*].
