Mahasiswa Papua di Bandung Keluarkan Pernyataan Keras: “Dogiyai Berdarah Bukti Negara Gagal Lindungi Warga Sipil”

BANDUNG, TOMEI.ID | Aliansi mahasiswa Papua yang tergabung dalam IPMANAPANDODE Bandung (Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai), bersama IMASEPA (Ikatan Mahasiswa Se-Tanah Papua) dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) Komite Kota Bandung, mengeluarkan pernyataan sikap keras menyusul tragedi berdarah di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan II, Jalan Cilaki No. 59, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, pada Jumat (3/4/2026).

Mahasiswa angkat suara bahwa insiden yang terjadi sejak 31 Maret hingga 2 April 2026 itu dinilai telah menimbulkan duka mendalam sekaligus ketakutan kolektif di tengah masyarakat sipil yang terus hidup dalam bayang-bayang kekerasan.

Dalam perspektif kemanusiaan dan hukum, mereka menegaskan bahwa setiap tindakan yang menghilangkan nyawa manusia harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan adil.

Aliansi mahasiswa juga menyoroti dugaan adanya tindakan kekerasan oleh aparat keamanan berupa penyisiran dan penembakan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa tersebut dinilai sebagai bagian dari pola kekerasan berulang di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Dogiyai.

Pernyataan Sikap

Front Anti Investasi dan Militerisme bersama IMASEPA menyatakan sikap tegas dengan mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dinilai brutal dan tidak berperikemanusiaan di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Aliansi IMASEPA mendesak pembentukan tim independen pencari fakta untuk mengusut tewasnya Bripda Juventus Edowai serta sejumlah warga sipil lainnya, sekaligus meminta Komnas HAM RI segera melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Dogiyai, Intan Jaya, Maybrat, dan wilayah Papua lainnya.

Selain itu, mereka mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk segera menarik seluruh aparat militer, baik organik maupun non-organik, dari wilayah Papua, khususnya daerah-daerah konflik. Pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat juga diminta segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan konflik bersenjata yang terus menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil.

Di sisi lain, Kapolda Papua Tengah didesak untuk segera mencopot Kapolres Dogiyai sebagai bentuk tanggung jawab atas situasi yang terjadi.

Lebih lanjut, mereka menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengungkap dan mengadili pihak-pihak yang menjadi pemicu konflik, serta mendesak negara menghentikan pendekatan militeristik yang dinilai memperparah situasi di Tanah Papua.

Aliansi juga menekankan pentingnya penyelesaian seluruh kasus pelanggaran HAM secara adil dan transparan, khususnya di Kabupaten Dogiyai. Jika tuntutan tersebut tidak direspons dalam waktu satu minggu, mahasiswa Papua se-Indonesia menyatakan siap menggelar aksi serentak sebagai bentuk tekanan.

Sementara itu, di tempat yang sama, Anselmus Agapa selaku Penanggung Jawab Aksi menegaskan bahwa tragedi Dogiyai merupakan persoalan serius yang mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi warga sipil di Papua.

“Ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi bukti nyata bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat sipil Papua. Kekerasan seperti ini terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Agapa kepada tomei.id dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (4/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa pendekatan militeristik tidak akan pernah menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik di Tanah Papua.

“Pendekatan keamanan yang mengedepankan militer justru memperparah situasi dan menambah korban. Negara harus segera menghentikan pola ini dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta hukum,” tegasnya.

Menurutnya, jika tuntutan yang disampaikan tidak direspons dalam waktu dekat, mahasiswa Papua akan mengambil langkah lanjutan secara nasional dengan tekanan massa yang lebih luas dan terorganisir.

“Jika dalam satu minggu tidak ada respons serius dari pemerintah, kami mahasiswa Papua se-Indonesia akan melakukan aksi serentak sebagai bentuk perlawanan,” ujar Agapa dengan tegas.

Aliansi mahasiswa Papua menilai bahwa tanpa penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan, konflik di Tanah Papua akan terus berulang. Aliansi IMASEPA menegaskan bahwa negara seharusnya hadir sebagai pelindung seluruh warga negara, bukan sebaliknya menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat sipil. [*].