Mahasiswa Papua di Surabaya Keluarkan Pernyataan Sikap Terkait Konflik Kapiraya dan Dugaan Kepentingan SDA

SURABAYA, TOMEI.ID | Aliansi mahasiswa Papua (AMP) yang terdiri dari IPMANAPADODE, IPMAMI, IPMAPA, dan AMP Kota Surabaya mengeluarkan pernyataan sikap terkait konflik horizontal antara masyarakat suku Mee dan suku Kamoro di wilayah Kapiraya, Papua Tengah.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa Papua terhadap situasi keamanan, keadilan sosial, serta perlindungan hak masyarakat adat di Tanah Papua, yang digelar di Surabaya pada Kamis (19/2/2026).

Koordinator Lapangan aksi, Willem Jinapa, menegaskan bahwa konflik yang terjadi tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang adil, transparan, tegas, menyeluruh, berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.

“Mahasiswa Papua berdiri untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Pemerintah harus hadir langsung di lapangan, menghentikan aktivitas ilegal, serta melindungi hak masyarakat adat agar konflik tidak terus berulang dan menciptakan rasa aman berkelanjutan,” tegas Willem Jinapa.

Dengan ini kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut secara tegas, terbuka, dan bertanggung jawab kepada publik serta menuntut perhatian serius semua pihak.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi mahasiswa Papua menegaskan bahwa masyarakat suku Mee dan suku Kamoro sejak lama hidup berdampingan secara harmonis. Karena itu, mereka mendesak penghentian provokasi pihak ketiga yang dinilai memperkeruh hubungan sosial di Kapiraya, termasuk oknum dari luar komunitas yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Kami juga menuntut penghentian aktivitas perusahaan ilegal, termasuk dugaan operasi PT Zoomlion dan rencana investasi lain yang dinilai memicu konflik horizontal. Selain itu, aliansi meminta oknum dari Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Paniai, baik kepala suku maupun intelektual yang mengatasnamakan masyarakat untuk menghentikan provokasi terkait klaim hak ulayat yang berpotensi memicu kekerasan.

AMP mendesak lembaga representatif masyarakat seperti MRP, dewan adat, tokoh agama, kepala suku, dan tokoh intelektual agar segera mengambil peran aktif dalam penanganan konflik dan memfasilitasi rekonsiliasi antara masyarakat Mee dan Kamoro. Mereka juga meminta pemerintah daerah dan lembaga legislatif di Papua Tengah menghentikan pembungkaman terhadap aspirasi masyarakat serta menjamin ruang demokrasi yang adil.

Secara khusus, aliansi mendesak Meki Nawipa bersama para bupati di Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Paniai untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan tapal batas Kapiraya. Mereka juga menduga konflik dipengaruhi kepentingan besar terkait sumber daya alam sehingga meminta semua pihak menghentikan upaya yang memperhadapkan masyarakat Mee, Kamoro, dan kelompok lainnya.

Dalam aspek keamanan, aliansi menyerukan penghentian pendropan militer di wilayah konflik, khususnya Kapiraya, serta penarikan pendekatan keamanan represif yang dinilai berpotensi memperburuk situasi. Mereka juga menuntut penghentian perampasan tanah adat di seluruh Tanah Papua serta meminta pemerintah bertanggung jawab atas konflik yang terjadi dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, aliansi mendesak aparat kepolisian di lima provinsi Papua untuk menghentikan intervensi berlebihan di wilayah konflik, serta meminta Presiden Prabowo Subianto menerima dan menindaklanjuti hasil sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI 2026 terkait penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan kemajuan hak asasi manusia.

Sebagai tuntutan yang lebih luas, aliansi menolak investasi asing yang dinilai merugikan masyarakat adat, menyerukan penghentian kriminalisasi jurnalis di Tanah Papua, serta mendorong kebijakan pembangunan yang menghormati hak masyarakat lokal dan menjamin keadilan sosial secara berkelanjutan.

Aliansi menegaskan bahwa apabila tuntutan ini diabaikan, konflik berpotensi meluas dan mengancam stabilitas sosial serta keselamatan warga sipil, sehingga pemerintah pusat dan daerah dituntut segera mengambil langkah konkret, transparan, dan berpihak pada keadilan guna mencegah eskalasi kekerasan serta memastikan perdamaian berkelanjutan di Kapiraya. [*].