JAYAPURA, TOMEI.ID | Memperingati 64 tahun deklarasi kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 1961, Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) bersama kelompok Cipayung, sejumlah organisasi gerakan, serta tokoh masyarakat menggelar Diskusi Terbuka bertema “Selamatkan Bangsa Papua: Butuh Kekuatan, Kemerdekaan Butuh Persatuan.”
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (1/12/2025) di Asrama Putra Yahukimo, Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, ini menjadi forum konsolidasi pemikiran sekaligus refleksi kritis atas dinamika politik dan kemanusiaan di Papua.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menelaah perjalanan politik Papua dari era 1961 hingga situasi kontemporer yang masih diwarnai konflik bersenjata, kekerasan, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Diskusi menghadirkan empat narasumber yang dikenal vokal dalam isu HAM dan perjuangan politik Papua, yakni Ketua West Papua Council Buctar Tabuni, Presiden ULMWP Manas Tabuni, Juru Bicara Internasional KNPB Viktor Yeimo, serta Pengurus Harian YLBHI sekaligus pembela HAM Emanuel Gobai.
Penanggung jawab kegiatan, Kamus Bayage, mengatakan bahwa momentum 1 Desember dipilih sebagai bentuk perenungan sejarah dan peneguhan komitmen generasi muda Papua untuk membaca masa depan bangsa.
“Ini ruang akademik untuk merefleksikan perjalanan Papua dari 1961 hingga 2025, sekaligus membaca arah masa depan politik bangsa Papua Barat,” ujarnya.
Dalam diskusi, SOMAP menyampaikan keprihatinan mendalam atas peningkatan kekerasan di Papua sepanjang Oktober–November 2025. Di Intan Jaya, setidaknya 17 warga meninggal, disusul empat korban tambahan dan tiga korban lain pada insiden terpisah. Di Maybrat–Bintuni satu warga dilaporkan meninggal, sementara di Yahukimo satu warga tewas dalam peristiwa berbeda.
Mahasiswa juga mencatat serangkaian kejadian di Yahukimo yang dinilai sebagai pengeboman, teror, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan senjata yang tidak sesuai prinsip hukum humaniter internasional. SOMAP turut menyoroti dugaan pengeboman terhadap seorang pelajar serta penangkapan Hiron Heluka, mahasiswa Universitas Cenderawasih yang oleh aparat disebut sebagai anggota TPNPB.
“Hiron itu mahasiswa UNCEN, rakyat sipil. Tuduhan itu tidak benar. Bahkan korban bom adalah pelajar,” tegas Bayage.
SOMAP mengecam penggunaan bahan peledak dalam operasi keamanan di kawasan pemukiman Yahukimo serta menyebut rangkaian kematian warga sipil di Intan Jaya dan pengungsian massal sejak 2018 sebagai bukti eskalasi kekerasan yang tidak proporsional. Bayage menilai pendekatan keamanan negara gagal membedakan antara kombatan dan warga sipil sehingga masyarakat menjadi kelompok yang paling terdampak.
“Melawan kombatan harus sesuai hukum humaniter. Tidak bisa gunakan bom yang mengenai warga sipil. Itu pelanggaran HAM berat,” ujarnya.
Mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah bertambahnya korban sipil. Mereka meminta penarikan pasukan militer dari wilayah pemukiman, penghentian operasi penertiban dan razia bersenjata di lingkungan warga, serta larangan penggunaan senjata berat dan bahan peledak di daerah berpenduduk.
Selain itu, mahasiswa menuntut diakhirinya praktik penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap warga sipil yang dinilai memperburuk situasi keamanan di Papua.
Diskusi menegaskan bahwa persoalan Papua bukan sekadar isu politik masa lalu, melainkan rangkaian persoalan aktual yang terus berulang, seperti operasi militer, pengungsian berkepanjangan, pembatasan ruang sipil, penangkapan sewenang-wenang, serta lambannya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat. Para pembicara menilai perlunya pendekatan baru yang lebih menghormati kemanusiaan dan hak hidup warga sipil.
Bayage menutup diskusi dengan menyerukan pentingnya peringatan 1 Desember sebagai momen pembelajaran bagi generasi muda Papua.
“Ini ruang akademik untuk melihat masa depan bangsa Papua Barat. Mahasiswa wajib mengingat sejarah dan membaca masa depan,” pungkasnya. [*].
