Berita

Mahasiswa Papua Gelar Diskusi 1 Desember: Soroti Eskalasi Kekerasan dan Desak Perlindungan HAM

JAYAPURA, TOMEI.ID | Memperingati 64 tahun deklarasi kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 1961, Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) bersama kelompok Cipayung, sejumlah organisasi gerakan, serta tokoh masyarakat menggelar Diskusi Terbuka bertema “Selamatkan Bangsa Papua: Butuh Kekuatan, Kemerdekaan Butuh Persatuan.”

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (1/12/2025) di Asrama Putra Yahukimo, Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, ini menjadi forum konsolidasi pemikiran sekaligus refleksi kritis atas dinamika politik dan kemanusiaan di Papua.

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menelaah perjalanan politik Papua dari era 1961 hingga situasi kontemporer yang masih diwarnai konflik bersenjata, kekerasan, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Diskusi menghadirkan empat narasumber yang dikenal vokal dalam isu HAM dan perjuangan politik Papua, yakni Ketua West Papua Council Buctar Tabuni, Presiden ULMWP Manas Tabuni, Juru Bicara Internasional KNPB Viktor Yeimo, serta Pengurus Harian YLBHI sekaligus pembela HAM Emanuel Gobai.

Penanggung jawab kegiatan, Kamus Bayage, mengatakan bahwa momentum 1 Desember dipilih sebagai bentuk perenungan sejarah dan peneguhan komitmen generasi muda Papua untuk membaca masa depan bangsa.

“Ini ruang akademik untuk merefleksikan perjalanan Papua dari 1961 hingga 2025, sekaligus membaca arah masa depan politik bangsa Papua Barat,” ujarnya.

Dalam diskusi, SOMAP menyampaikan keprihatinan mendalam atas peningkatan kekerasan di Papua sepanjang Oktober–November 2025. Di Intan Jaya, setidaknya 17 warga meninggal, disusul empat korban tambahan dan tiga korban lain pada insiden terpisah. Di Maybrat–Bintuni satu warga dilaporkan meninggal, sementara di Yahukimo satu warga tewas dalam peristiwa berbeda.

Mahasiswa juga mencatat serangkaian kejadian di Yahukimo yang dinilai sebagai pengeboman, teror, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, dan penggunaan senjata yang tidak sesuai prinsip hukum humaniter internasional. SOMAP turut menyoroti dugaan pengeboman terhadap seorang pelajar serta penangkapan Hiron Heluka, mahasiswa Universitas Cenderawasih yang oleh aparat disebut sebagai anggota TPNPB.

“Hiron itu mahasiswa UNCEN, rakyat sipil. Tuduhan itu tidak benar. Bahkan korban bom adalah pelajar,” tegas Bayage.

SOMAP mengecam penggunaan bahan peledak dalam operasi keamanan di kawasan pemukiman Yahukimo serta menyebut rangkaian kematian warga sipil di Intan Jaya dan pengungsian massal sejak 2018 sebagai bukti eskalasi kekerasan yang tidak proporsional. Bayage menilai pendekatan keamanan negara gagal membedakan antara kombatan dan warga sipil sehingga masyarakat menjadi kelompok yang paling terdampak.

“Melawan kombatan harus sesuai hukum humaniter. Tidak bisa gunakan bom yang mengenai warga sipil. Itu pelanggaran HAM berat,” ujarnya.

Mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah bertambahnya korban sipil. Mereka meminta penarikan pasukan militer dari wilayah pemukiman, penghentian operasi penertiban dan razia bersenjata di lingkungan warga, serta larangan penggunaan senjata berat dan bahan peledak di daerah berpenduduk.

Selain itu, mahasiswa menuntut diakhirinya praktik penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap warga sipil yang dinilai memperburuk situasi keamanan di Papua.

Diskusi menegaskan bahwa persoalan Papua bukan sekadar isu politik masa lalu, melainkan rangkaian persoalan aktual yang terus berulang, seperti operasi militer, pengungsian berkepanjangan, pembatasan ruang sipil, penangkapan sewenang-wenang, serta lambannya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat. Para pembicara menilai perlunya pendekatan baru yang lebih menghormati kemanusiaan dan hak hidup warga sipil.

Bayage menutup diskusi dengan menyerukan pentingnya peringatan 1 Desember sebagai momen pembelajaran bagi generasi muda Papua.

“Ini ruang akademik untuk melihat masa depan bangsa Papua Barat. Mahasiswa wajib mengingat sejarah dan membaca masa depan,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

SK Pemekaran Yalimo Diduga Jadi Jaminan Pinjaman Rp250 Miliar, Saksi Hidup Desak Pemerintah Buka Penjelasan ke Publik

MANOKWARI, TOMEI.ID | Dugaan penggunaan Surat Keputusan (SK) Pemekaran Kabupaten Yalimo sebagai bagian dari proses…

5 jam ago

Jika Brazil Lolos ke 16 Besar, Lazarus Indow Siap Pimpin Ribuan Pendukung Konvoi di Manokwari

MANOKWARI, TOMEI.ID | Dukungan terhadap Tim Nasional (Timnas) Brazil dipastikan bakal menggema di Manokwari apabila…

5 jam ago

Kontrakan Mahasiswa Yahukimo di Manokwari Belum Dibayar, Pemkab Didesak Segera Lunasi Kewajiban

MANOKWARI, TOMEI.ID | Tunggakan pembayaran kontrakan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Kota Studi Manokwari kembali…

6 jam ago

Bupati Puncak Berangkatkan 317 Siswa, Gubernur Meki Sebut Ini Langkah Tepat Hadapi Masa Depan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengapresiasi langkah Bupati Puncak, Elvis Tabuni, yang…

10 jam ago

Pemprov Papua Tengah Percepat Harmonisasi Regulasi Otsus, Forum SKPD Sinkronkan Produk Hukum Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mempercepat harmonisasi produk hukum daerah sebagai langkah…

14 jam ago

Papua Tengah Klaim Terdepan Terapkan SIPD-RI dan SP2D Online, Tumiran: Pengelolaan Keuangan Kita Lebih Baik

NABIRE, TOMEI.ID | Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, menyebut Provinsi Papua Tengah…

14 jam ago