Mahasiswa Papua Se-Sumatera Bergerak: KOMPASS Soroti Dugaan Pelanggaran HAM di Dogiyai

SUMATERA, TOMEI.ID | Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS) menggelar aksi serentak di berbagai kota studi, mulai dari Bandar Lampung hingga Aceh, Selasa (7/4/2026).

Aksi ini sebagai bentuk respons atas situasi kemanusiaan di Tanah Papua, khususnya dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Dogiyai, yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam KOMPASS turun ke jalan menyuarakan sikap politik dan kemanusiaan, menuntut penanganan serius, adil, dan transparan terhadap peristiwa yang terjadi pada 31 Maret hingga 2 April 2026 di Dogiyai, Papua Tengah.

Dalam pernyataan resminya, KOMPASS menilai peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat sipil, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan serius dalam pendekatan keamanan yang berdampak langsung terhadap keselamatan warga.

Ketua Umum KOMPASS, Anderian Kamo, menegaskan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

“Kalau hukum ditembak, rakyat akan melawan! Kami bukan sasaran, kami manusia! Peluru hari ini, siapa korban besok?” tegasnya, menggambarkan kemarahan dan kegelisahan mendalam atas situasi yang terus berulang.

Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan refleksi kegelisahan mahasiswa Papua terhadap situasi keamanan yang dinilai belum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak hidup dan martabat manusia.

Senada dengan itu, perwakilan mahasiswa, Decky Niko Syama, menekankan pentingnya sikap kritis terhadap ketidakadilan yang terjadi, sebagai bentuk keberanian moral dalam menghadapi realitas sosial yang timpang.

“Diam adalah persetujuan atas ketidakadilan! Keadilan tidak mati, dia sedang ditembak dan nurani publik terus diuji di tengah realitas yang berulang tanpa kejelasan,” ujar Decky dalam keterangan kepada tomei.id yang diterima pada hari yang sama.

KOMPASS menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyuarakan kebenaran serta mengawal isu-isu kemanusiaan, terutama dalam konteks konflik yang terus berulang di Papua.

Dalam aksinya, KOMPASS juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak penutupan PT Freeport Indonesia, pengusutan tuntas dugaan pelanggaran HAM di Dogiyai, penolakan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di Papua, serta penarikan aparat militer dari wilayah Papua.

Selain itu, mereka juga mendorong pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua sebagai bagian dari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

KOMPASS menilai bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak dapat dilakukan melalui pendekatan kekerasan, melainkan harus melalui dialog, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mahasiswa Papua di Sumatera juga menolak segala bentuk impunitas terhadap pelaku kekerasan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk bersama-sama mencari solusi damai yang berkeadilan.

Aksi ini menegaskan posisi mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi, sekaligus memperlihatkan meningkatnya konsolidasi gerakan mahasiswa Papua di perantauan dalam merespons isu-isu kemanusiaan di tanah kelahiran mereka. [*].