Mahasiswa Pegunungan Tengah Gelar Aksi Damai di Manokwari, Desak Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM di Intan Jaya

MANOKWARI, TOMEI.ID | Ikatan Mahasiswa Pegunungan Tengah (IMPT) Kota Studi Manokwari bersama Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi damai di kawasan Amban, Kabupaten Manokwari, Kamis (23/7/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah terkait situasi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Aksi yang berlangsung di kawasan Amban itu mengangkat tema “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya” sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap konflik bersenjata yang menurut mereka berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil di Intan Jaya.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan peserta aksi, IMPT dan GPMI-I menyebut konflik yang berlangsung sejak 2019 hingga 2026 telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Mereka juga memaparkan data yang mereka himpun mengenai keberadaan pos-pos militer di Kabupaten Intan Jaya, kondisi pengungsian masyarakat, terganggunya pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta sejumlah persoalan kemanusiaan yang menurut mereka memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, IMPT Kota Studi Manokwari bersama Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I) menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk desakan atas penanganan situasi kemanusiaan dan keamanan di Intan Jaya serta wilayah Papua Tengah lainnya.

Pertama, mereka mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Intan Jaya, termasuk kasus Soanggama, penembakan terhadap ibu hamil, pembunuhan gembala, dan kasus-kasus lainnya.

Kedua, mereka meminta DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi mahasiswa bersama elemen masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah segera menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Dogiyai dan Puncak yang menurut mereka telah menimbulkan korban warga sipil, termasuk anak-anak dan lanjut usia.

Keempat, mereka meminta Gubernur Papua Tengah dan Bupati Intan Jaya melakukan evaluasi terhadap keberadaan 33 pos militer di Kabupaten Intan Jaya serta pos-pos militer di tujuh kabupaten lainnya di Papua Tengah.

Kelima, mahasiswa mendesak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengevaluasi kebijakan penempatan personel militer nonorganik di seluruh Tanah Papua.

Keenam, mereka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua perlu dilakukan melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mekanisme demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Ketua IMPT Kota Studi Manokwari, Nando Kayame, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap situasi yang mereka nilai sedang dihadapi masyarakat Intan Jaya.

“Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang disampaikan dalam aksi ini,” ujar Nando.

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kondisi masyarakat sipil yang terdampak konflik serta mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui jalur dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Aksi dipimpin oleh Ketua Koordinator Lapangan Yosep Tukim dan Wakil Koordinator Lapangan Oten Wawandagau. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat keamanan hingga aksi berakhir. [*].