WAMENA, TOMEI.ID | Belasan mahasiswa relawan yang tergabung dalam Posko Galang Donasi Bencana Jayawijaya hingga kini masih tertahan di Wamena setelah lebih dari tiga minggu menjalankan misi kemanusiaan.
Ketua Posko, Bedira Tabuni mengatakan mereka belum bisa kembali ke kota studi masing-masing karena belum ada kepastian bantuan pemulangan dari Pemerintah Provinsi maupun DPR Papua Pegunungan.
Ia menyebutkan yang masih bertahan di Jayawijaya yakni mahasiswa relawan dari Jayapura dan Makassar.
“Kami sudah tiga minggu di Wamena sejak menyalurkan bantuan ke daerah terdampak. Aktivitas kuliah kami terganggu. Ujian akhir semester di Uncen sudah mulai minggu ini, tapi kami masih terkatung-katung tanpa kepastian,” ujar Bedira saat dihubungi tomei.id, Senin (9/6/2025).
Padahal, menurutnya, sebagian mahasiswa dari kota studi lain seperti Manokwari telah difasilitasi untuk pulang. Namun, mahasiswa relawan dari Jayapura dan Makassar belum mendapatkan perlakuan serupa. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam penanganan pascabencana.
“Kenapa hanya mahasiswa Manokwari yang difasilitasi? Apakah kami yang dari Jayapura dan Makassar bukan mahasiswa? Kami semua anak Papua Pegunungan yang sedang belajar membangun daerah ini. Tolong jangan diskriminatif,” tegasnya.
Lebih jauh dijelaskan Bedira, keterlibatan mahasiswa dalam penyaluran bantuan dilakukan secara sukarela sebagai wujud tanggung jawab moral dan panggilan adat untuk menolong sesama. Namun, setelah menyelesaikan tugas kemanusiaan dengan segala keterbatasan, masa depan pendidikan mereka justru terancam.
“Kami ke Wamena bukan untuk jalan-jalan. Kami bawa logistik, turun ke lokasi bencana, menyaksikan langsung penderitaan saudara-saudara kami. Tapi setelah itu, kami dilupakan. Di mana keadilan negara terhadap mahasiswa relawan?” ujarnya, senada dengan Bedira, Yali Denis Dapla menambahkan.
Diketahui, banjir bandang dan longsor di Kabupaten Jayawijaya telah menyebabkan puluhan korban jiwa dan merusak infrastruktur publik.
“Pemerintah jangan hanya hadir saat konferensi pers. Saat kami butuh perlindungan untuk pendidikan kami, negara juga harus hadir,” kata Bedira.
Para mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, serta DPR Papua setempat untuk segera mengambil tindakan konkret agar mereka dapat kembali ke kota studi masing-masing, mengingat Ujian Akhir Semester (UAS) sudah berlangsung.
“Satu hari saja tertinggal UAS, dampaknya besar bagi masa depan akademik kami. Pemerintah dan DPR tidak boleh tutup mata. Kemanusiaan dan pendidikan harus berjalan seimbang,” ujar Bedira.
Mahasiswa juga menyerukan dukungan dari rekan-rekan di kota studi lain untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui jumpa pers, agar pemerintah dan DPR segera merespons.[*]
