Mahasiswa Yahukimo Desak Pemkab Segera Gelar Kongres KPMY, Ancam Blokade Jika Diabaikan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Sejumlah mahasiswa Yahukimo di Kota Studi Jayapura mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Yahukimo dan pengurus Komunitas Pelajar Mahasiswa Yahukimo (KPMY) segera melaksanakan Kongres Umum guna mengakhiri kevakuman regenerasi kepemimpinan organisasi yang dinilai telah melewati masa jabatan.

Desakan tersebut disampaikan Enes Dapla, mahasiswa Yahukimo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cenderawasih (FKM Uncen), dalam keterangannya pada Kamis (18/6/2026).

Menurut Enes, masa kepengurusan KPMY periode 2023–2026 telah berakhir sejak 9 April 2026. Karena itu, Pemkab Yahukimo bersama pengurus KPMY dinilai perlu segera mengambil langkah untuk menyelenggarakan kongres dan memastikan proses regenerasi organisasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Dilihat dari tanggal pelantikan pengurus KPMY pada 9 April 2023 hingga berakhir pada 9 April 2026, maka kepengurusan saat ini telah melewati masa jabatan. Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan pengurus KPMY semestinya segera memikirkan reorganisasi dan regenerasi di tubuh KPMY,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa KPMY merupakan wadah kaderisasi yang strategis dalam menyiapkan generasi pemimpin Yahukimo di masa depan. Oleh sebab itu, keberlangsungan organisasi harus dijaga melalui proses pergantian kepemimpinan yang teratur dan sesuai aturan organisasi.

“Organisasi KPMY adalah tempat menyiapkan figur yang siap memimpin, memiliki potensi, dan membentuk karakter kepemimpinan untuk masa depan Yahukimo dan Papua secara umum. Karena itu, reorganisasi wajib dilakukan sesuai masa berakhirnya kepengurusan,” katanya.

Enes juga menyoroti belum terlaksananya Kongres Umum hingga pertengahan Juni 2026. Ia menilai Pemkab Yahukimo, khususnya Dinas Pendidikan, bersama pengurus KPMY perlu segera mengambil langkah konkret agar proses reorganisasi tidak terus tertunda.

Selain itu, ia menyebut Kota Studi Jayapura merupakan pusat aktivitas mahasiswa Yahukimo yang menghimpun 51 ikatan distrik, tiga subikatan wilayah, dan 12 kelompok suku. Menurutnya, potensi besar tersebut harus ditopang oleh organisasi yang aktif dan memiliki kepemimpinan yang sah secara organisatoris.

Enes mengaku menduga terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan proses kongres belum terlaksana. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi yang ia sampaikan sebagai bentuk kritik terhadap lambannya proses reorganisasi di tubuh KPMY.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh mahasiswa Yahukimo di Jayapura untuk membangun konsolidasi dan komunikasi bersama guna mendorong percepatan pelaksanaan Kongres Umum KPMY.

“Jika desakan dan ajakan kami tidak diindahkan, maka jalan alternatif yang akan kami tempuh adalah melakukan blokade Sekretariat KPMY, rumah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, serta membangun desakan kolektif kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan berbagai upaya, cara, dan gaya kami sebagai mahasiswa Yahukimo,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Enes menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan pengurus KPMY periode 2023–2026.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pendidikan diminta segera memfasilitasi anggaran pelaksanaan Kongres III dan Kongres Umum sebagai bagian dari proses reorganisasi organisasi kemahasiswaan tingkat kabupaten di Kota Studi Jayapura.

Kedua, pengurus KPMY diminta mengambil langkah yang tepat, konseptual, dan konstruktif guna menyiapkan kader-kader pemimpin mahasiswa Yahukimo yang unggul, kompetitif, dan siap bersaing dalam berbagai organisasi.

Enes berharap Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan pengurus KPMY segera merespons aspirasi mahasiswa demi menjamin keberlanjutan kaderisasi serta pengembangan sumber daya manusia Yahukimo di masa mendatang.

“Harapan kami, pemerintah daerah dan pengurus KPMY segera merespons tuntutan ini demi masa depan sumber daya manusia Yahukimo yang lebih baik,” tutupnya. [*].