SURABAYA, TOMEI.ID | Mahasiswa/i Suku Yali dan Suku Lani yang menempuh pendidikan di Kota Studi Surabaya menyatakan sikap tegas dengan mengutuk keras konflik dan praktik perang suku yang kembali terjadi di Tanah Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan resmi yang dilaksanakan di Sekretariat Lani Jaya Surabaya, Kamis (22/1/2026), dan diikuti oleh sekitar 65 mahasiswa/i dari Suku Yali dan Suku Lani.
Ketua Yahukimo Surabaya, Fenius Konak, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan melalui budaya perang suku merupakan tindakan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan hukum, serta tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
“Perang suku bukan solusi. Cara-cara kekerasan hanya memperpanjang penderitaan masyarakat dan merusak masa depan generasi muda Papua. Konflik seperti ini tidak boleh terus dinormalisasi atas nama budaya,” tegas Fenius Konak dalam keterangan tertulisnya yang diterima tomei.id, Jumat, (23/1/2026) pagi.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Pemerintah Kabupaten Lani Jaya untuk segera turun langsung ke lapangan guna menyelesaikan konflik secara damai melalui pendekatan budaya yang bermartabat, dialogis, dan berkeadilan, tanpa mengedepankan kekerasan sebagai jalan keluar.
Sementara itu, Ketua Lani Jaya Surabaya, Marlince Wenda, menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap bentuk kekerasan dan tindak pidana yang terjadi di Papua Pegunungan.
“Kami menolak penyelesaian kasus pembunuhan yang hanya diselesaikan melalui hukum adat. Setiap tindak pidana, khususnya pembunuhan, harus diproses melalui hukum pidana agar ada keadilan dan kepastian hukum,” ujar Marlince Wenda.
Mahasiswa juga meminta agar para pelaku kekerasan segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka menegaskan bahwa hukum adat dapat dilakukan sebagai bagian dari rekonsiliasi sosial, namun tetap harus dilanjutkan dengan penegakan hukum pidana.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan agar pemerintah daerah tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik, karena dinilai dapat memperpanjang dan memperkeruh situasi keamanan di masyarakat.
Mahasiswa juga mendesak Kapolres Jayawijaya dan Kodim 1702/Jayawijaya untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
Selain itu, mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk segera menertibkan dan memulangkan masyarakat yang berada di Wamena tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas guna mencegah potensi konflik horizontal yang lebih luas.
Mahasiswa Yali dan Lani di Surabaya juga mengajak seluruh mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia untuk terus mendukung dan mendorong penyelesaian konflik perang suku secara damai, bermartabat, dan berkelanjutan.
Mahasiswa Yali dan Lani di Surabaya menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat sipil, masa depan generasi muda Papua, serta tatanan sosial dan nilai kemanusiaan.
“Mahasiswa juga meminta peran aktif tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta DPRD dan DPRP untuk memastikan konflik horizontal di Tanah Papua, khususnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tidak terus berulang,” tegasnya.
Mahasiswa menilai keterlibatan seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi kunci utama dalam membangun mekanisme pencegahan konflik yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat rekonsiliasi sosial berbasis keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum di Tanah Papua.
“Kami ingin Papua hidup damai. Kekerasan bukan warisan budaya yang harus dipertahankan, demi keselamatan rakyat dan masa depan generasi Papua, yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan ke depan,” tutup Fenius Konak. [*].
