Undangan Musyawarah Pembentukan Pos KM 64 Jalan Lintas Nabire-Ilaga Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah (IST).
tomei.id | Komponen masyarakat dan mahasiswa asal Distri Dipa, Menou, dan Siriwo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah dengan tegas menyatakan sikap penolakan atas rencana pembangunan Pos Komando Militer (Posramil) di KM 64 Jalan Trans Nabire- Ilaga oleh Kodim 1705/ Nabire.
Pernyataan penolakan itu disampaikan menyusul adanya Surat Perintah Komandan Kodim 1705/ Nabire Nomor: 306/xi/2024 Tanggal 19 November 2024 Tentang Pelaksanaan Tim Uji Pendirian Posramil di KM 62 Jalan Trans Nabire-Ilaga Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
BACA JUGA : Diduga Lakukan Pelanggaran TSM Massa Demo di MK Minta Batalkan Paslon Meki-Deinas di Pilkada Papua Tengah
Tokoh Pemuda asal Distrik Siriwo, Melkianus Obaipa mendesak, TNI-Polri berhenti mengklaim memiliki lahan tanah di wilayah Siriwo untuk membangun Pos Koramil (Posramil).
Pasalnya, KM 64 Jalan Trans Nabire-Ilaga diketahui adalah wilayah adat milik masyarakat.
“Kami masyarakat dan mahasiswa mulai dari Dipa sampai kampung Ugida kami menolak rencana membangun Pos Militer. Ini wilayah kami, jangan main-main,”ungkap Obaipa dalam keterangan, Jumat (17/1/2025).
BACA JUGA : Kamatian Mendiang Norlince Pekei Tidak Jelas, Kapolres: Ada Berita Acara Penolakan Autopsi
Berikut Sikap Pernyataan Penolakan yang dikeluarkan mahasiswa :
1. Pembukaan posko komando staf militer di kilometer 62 akan berdampak masalah besar terhadap aktivitas masyarakat setempat. Maupun pada umumnya masyarakat yang naik turun terdiri dari Empat kabupaten yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya.
2. Rencana pembukaan posko di kilometer 62 adalah berbentuk kapitalisme yang akan merampas Hak-hak masyarakat adat setempat.
3. Rencana pembukaan posko militer kodim 1705 di kilometer 62 adalah untuk meloloskan Agenda Negara seperti Perusahaan Ilegal yang sudah lama di merencanakan antaranya blokwabu, gunung weilang dan lain-lain.
4. Masyarakat setempat sudah merasa aman dan nyaman dari lama tanpa posko militer.
5. Posko militer akan berdampak pada konflik Horizontal antara sesama manusia.
6. Sudah cukup kami pemilik wilayah sudah kasih Tanah untuk membangun Koramil dan Polsek di kilometer 100 Unipo. [*].
PRESS RILIS
MANOKWARI, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyelaraskan regulasi pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat…
JAYAWIJAYA, TOMEI.ID | Karateker Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Distrik Itlay…
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun…
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar…
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mematangkan pengembangan sektor peternakan melalui Rapat…
NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah berkembangnya anggapan di masyarakat bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)…
View Comments