Masyarakat Lanny Jaya Desak Presiden dan Petinggi TNI Segera Tarik Pasukan Militer Non-Organik

LANNY JAYA, TOMEI.ID | Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya menuntut penarikan segera pasukan militer non-organik dari wilayah mereka, menegaskan pentingnya keamanan dan ketenangan hidup warga yang selama ini hidup damai.

Aksi damai ini melibatkan gabungan elemen masyarakat, termasuk LSM, pemuda, gereja, tokoh adat, ASN, dan aparat kampung, sebagai bentuk koordinasi bersama untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dan pusat.

Koordinator Lapangan aksi, Demis Tabuni, menegaskan bahwa kehadiran militer non-organik telah mengganggu ketenangan hidup warga dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat yang selama ini hidup damai.

“Menurut Tabuni, wilayah Lanny Jaya aman dan tidak ada pelanggaran hukum oleh masyarakat. Namun, penerobosan militer yang berlebihan, termasuk membawa senjata ke desa-desa, menginterogasi warga, dan merusak rumah-rumah, telah mengejutkan dan meresahkan warga setempat,” Rabu, (20/8/2025).

Aksi ini juga menyoroti sejarah panjang ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua sejak 1963, termasuk kegagalan implementasi Otonomi Khusus yang dinilai belum membawa kesejahteraan bagi orang asli Papua. Penambahan provinsi baru dan kehadiran militer justru dianggap memperparah situasi di lapangan.

“Kami tidak menolak negara, tapi kami menolak cara negara memperlakukan kami. Jangan jadikan tanah kami ladang operasi militer. Kami ingin hidup sebagai manusia yang bermartabat,” tegas Demis Tabuni, menekankan hak warga untuk hidup aman dan bermartabat di tanah mereka sendiri.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan DPRD setempat, masyarakat menuntut beberapa hal. Pertama, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diminta segera menarik militer non-organik dari seluruh wilayah Lanny Jaya dan Papua secara umum. Kedua, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya diharapkan mengeluarkan surat perintah kepada kepala distrik dan kampung untuk melindungi masyarakat dari ancaman militer.

Selain itu, masyarakat menuntut DPRD Lanny Jaya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti aspirasi ini dan meneruskannya ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta Presiden RI. Mereka juga menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti hingga 1 September 2025, masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran dan menghentikan seluruh aktivitas pemerintahan di Lanny Jaya.

Tabuni menutup pernyataannya dengan tegas, “Kami sampaikan ini atas nama Tuhan Yang Maha Esa, atas nama tulang belulang leluhur kami, dan atas nama alam semesta Lanny Jaya. Jangan ganggu kami dengan moncong senjata.”

Aksi damai ini menjadi simbol perlawanan sipil terhadap pendekatan keamanan yang dianggap tidak manusiawi. Kehadiran masyarakat dari berbagai elemen menunjukkan keseriusan mereka dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan terorganisir.

Selain itu, aksi ini menjadi seruan agar pemerintah lebih mendengar suara rakyat Papua dari akar rumput, memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, dan menegakkan prinsip keadilan serta martabat bagi warga Lanny Jaya. [*].