NABIRE, TOMEI.ID | Anggota Komite Publisher Rights Pusat sekaligus Koordinator Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas, Sasmito Mardim, mendorong media di Tanah Papua segera menjalin kerja sama dengan perusahaan platform digital.
Gerakan ini dipandang vital untuk mengatasi penurunan pendapatan yang dialami banyak perusahaan media sekaligus meningkatkan ketahanan finansial jurnalisme lokal.
baca juga: Victor Mambor: Jurnalis Papua Harus Jadi Pemain Utama di Tanah Sendiri
Mardim menyampaikan kondisi industri media nasional, termasuk di Papua, tengah menghadapi tantangan serius. Banyak perusahaan media mengalami penurunan pendapatan drastis hingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kondisi media hari ini tidak baik-baik saja.
Pendapatan menurun dan terjadi PHK. Salah satu penyebabnya adalah distribusi digital,” ujar Mardim dalam Workshop Sesi II bertajuk “Know Your Right, Protect Your Content: Sosialisasi Hak Penerbit untuk Media Papua” pada Festival Media Se-Tanah Papua. Workshop ini dimoderatori Albert Yomo, wartawan Jubi.
Mardim menjelaskan, pendapatan iklan digital yang sebelumnya diharapkan masuk ke perusahaan media justru banyak mengalir ke platform besar seperti Meta, TikTok, dan Microsoft. Padahal, pemerintah telah menyiapkan regulasi kerja sama media dengan platform digital sejak lebih dari satu tahun lalu, dan komite pelaksana regulasi sudah terbentuk.
baca juga: Festival Media Papua: AMSI Tekankan Konten Relevan sebagai Kunci Bertahan Media
“Regulasinya sudah ada dan komitenya juga sudah terbentuk. Tinggal dimanfaatkan. Jangan sampai hanya segelintir media yang menikmatinya,” tegas Mardim.
Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 80 media yang memanfaatkan skema kerja sama tersebut, padahal jumlah media di Indonesia mencapai ribuan.
Selain itu, Mardim memaparkan rencana pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia, yang tengah dibahas bersama Komite Publisher Rights dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dana ini akan menjadi dana abadi yang dapat digunakan perusahaan media untuk liputan kepentingan publik, pengembangan model bisnis, serta riset jurnalisme berkualitas.
“Mudah-mudahan dana ini bisa segera terwujud tahun ini dengan Dewan Pers sebagai leading sector, bersama Komite dan Komdigi,” harapnya.
Mardim juga mengapresiasi Asosiasi Wartawan Papua (AWP) atas terselenggaranya Festival Media Se-Tanah Papua untuk pertama kalinya. Ia menilai festival ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan media, masyarakat, dan pemerintah guna memperkuat komunikasi dan kerja sama.
Lebih lanjut, Mardim berharap kegiatan ini dapat mendorong penguatan kemerdekaan pers di Tanah Papua, yang selama ini masih menghadapi tantangan terkait keselamatan jurnalis dan regulasi yang membatasi.
“Dengan forum seperti ini, pers, pemerintah, dan aparat keamanan bisa memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya kemerdekaan pers. Ini alasan mengapa kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.
Festival Media Se-Tanah Papua berlangsung pada 13–15 Januari 2026 dengan kegiatan seperti pelatihan jurnalistik investigasi, talk show, pameran foto, serta malam penganugerahan Papua Jurnalistik Award 2026. Kegiatan ini diikuti 149 jurnalis dari enam provinsi di Tanah Papua. [*].
