Membangun Papua Dengan Hati, Bukan Dengan Kekuasaan; Demokrasi Harus Bermartabat

*Oleh: Victor Michael Buefar

Syukur bagi-Mu, Tuhan, Engkau telah menganugerahkan tanah Papua yang kaya, subur, dan penuh berkat. Tanah ini bukan sekadar daratan, tetapi warisan suci leluhur kami yang dipenuhi madu dan susu. Tempat di mana burung di udara, ikan di Danau Sentani, ikan dari lautan Tabi dan Saireri, serta gunung Cyclop dan lembah bersaksi tentang kasih-Mu yang tidak pernah surut.

Namun, ditengah limpahan berkat itu, kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana demokrasi di tanah ini sedang diuji. Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kini berlangsung di Papua, khususnya di Kota Jayapura, menyisakan pertanyaan besar tentang integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu. PSU ini sejatinya bukan muncul dari ruang hampa, tetapi lahir dari rangkaian proses yang cacat dan penuh kejanggalan, dan sebuah akibat dari kerja-kerja kotor penyelenggara, terutama KPU Kota Jayapura.

Kami masyarakat Papua, dengan hati yang tulus dan cinta pada negeri ini, menuntut agar KPU Kota Jayapura menjalankan tugasnya secara jujur, profesional, transparan, dan independen. KPU bukan alat kekuasaan, melainkan pelayan demokrasi. Jika kepercayaan kami runtuh karena konflik internal, perekrutan badan Adhoc yang tidak transparan, serta dugaan ketidaknetralan dari sejumlah pihak di internal KPU, maka cita-cita demokrasi hanya akan menjadi ilusi.

Khusus kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura, Kami tidak butuh pertunjukan akrobat politik. Kami butuh kerja nyata, kerja jujur, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. PSU yang sedang berlangsung adalah bukti bahwa ada kesalahan mendasar dalam manajemen dan tata kelola pemilu sebelumnya. Jangan ulangi kegagalan yang sama, karena sejarah dan generasi kami akan mencatatnya.

Kami juga ingin menyampaikan pesan serius kepada Institusi Kepolisian, Agar Netralitas Anda adalah harga mati. Jangan sekali-kali berpihak pada pasangan calon manapun. Jangan biarkan institusi yang seharusnya menjadi pengawal keadilan justru mencederai demokrasi dengan keberpihakan yang memalukan.

Dan kepada Pemerintah Pusat, Jika Papua adalah bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hargailah kedaulatan rakyatnya. Tolong, jangan intervensi! Jangan tempatkan kepentingan politik di atas suara rakyat. Biarkan rakyat Papua yang menentukan siapa pemimpinnya, pemimpin yang benar-benar lahir dari rahim rakyat, bukan dari rekayasa gen kekuasaan.

Kami warga Papua, anak adat, anak bangsa, dan penjaga tanah berkat ini berkomitmen menjaga perdamaian dan keadilan. Namun kami juga tidak akan diam ketika suara kami hendak dipelintir, ketika kedaulatan kami hendak dijual, dan ketika demokrasi kami hendak dibajak.

Papua adalah tanah yang diberkati. Dan dalam tanah ini, kami percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka biarlah suara itu berbicara dengan lantang, tanpa dibungkam, tanpa dikendalikan, dan tanpa dikorupsi. Karena hanya dengan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat, Papua akan bangkit dan sejahtera dalam damai.

Kami rindu Papua dipimpin oleh mereka yang mengerti denyut nadi rakyat, yang tidak memimpin dari balik meja, tetapi hadir di tengah-tengah masyarakat, merasakan dan menjawab kebutuhan nyata rakyatnya.

Karena itu, kami percaya, Dr. Drs. Benhur Tomi Mano. M.M (BTM) adalah pilihan tepat. Ia bukan hanya layak, tetapi juga pantas untuk memimpin Papua menuju masa depan yang lebih terang dengan kasih, integritas, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran.

Solie Deo Gloria, Tuhan Yesus Memberkati Tanah Papua !

Penulis adalah pemerhati politik di tanah Papua.