Menteri HAM Natalius Pigai Tiba di Nabire, Bahas Penguatan Perlindungan HAM

NABIRE, TOMEI.ID | Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MenHAM) RI, Natalius Pigai, tiba di Nabire, Provinsi Papua Tengah, Minggu (16/8/2026), dalam rangka kunjungan kerja untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan serta perlindungan HAM.

Kedatangan Pigai disambut Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, serta para Asisten Sekda Papua Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri HAM dijadwalkan melakukan dialog strategis bersama jajaran Forkopimda Papua Tengah. Dialog ini menjadi bagian penting untuk membahas pelaksanaan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di tengah dinamika pembangunan serta berbagai persoalan sosial di Papua Tengah.

Agenda tersebut dinilai sangat penting karena pembangunan di Papua tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dituntut memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan dengan menghormati hak masyarakat serta prinsip-prinsip HAM.

Kehadiran Menteri HAM juga membuka ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat pengawasan, serta memastikan persoalan HAM di tingkat daerah mendapat perhatian dalam kerangka kebijakan nasional.

Selain agenda dialog, Natalius Pigai dijadwalkan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (17/8/2026).

Kunjungan kerja tersebut menempatkan isu HAM sebagai bagian penting dari agenda pemerintahan di Papua Tengah. Penguatan perlindungan HAM diharapkan berjalan seiring dengan pembangunan dan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, kunjungan Menteri HAM tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum menguji sejauh mana komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan Papua Tengah berlangsung dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat. [*].