Mesak Magai Soroti Ketimpangan Guru di Nabire, Pejabat yang Hambat Pemerataan Terancam Dicopot

NABIRE, TOMEI.ID | Bupati Nabire, Mesak Magai, menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah terpencil, yang berdampak langsung terhadap pemerataan akses pendidikan bagi para siswa.

BACA JUGA: Bupati Mesak Magai Ancam Pindahkan Direktur RSUD Nabire ke Yaro Jika Lindungi Pegawai yang Live TikTok

Pemerataan guru menjadi salah satu fokus pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan pendidikan menjangkau seluruh masyarakat di 15 distrik Kabupaten Nabire, sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran antara sekolah perkotaan dan wilayah terpencil.

Mesak mengungkapkan, ketimpangan jumlah guru masih terlihat jelas. Ia mencontohkan kondisi sekolah di Wanggar Pantai yang hanya memiliki tiga orang guru, sementara SD Nabarua memiliki 39 guru.

Kesenjangan serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah. SMA di Napan tercatat hanya memiliki enam guru, sedangkan SMA Negeri 1 memiliki 79 guru.

“Ini pegawai semua ini kita lakukan pemerataan. Saya konsentrasi penuh bagaimana untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan,” tegas Mesak Magai di Nabire, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik bukan sekadar kebijakan pemindahan pegawai, melainkan upaya menjawab ketimpangan pelayanan pendidikan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah tertentu.

Ia mengatakan telah berkomitmen mengunjungi sekolah-sekolah di Wanggar Pantai untuk melihat langsung kondisi pendidikan di lapangan.

“Oleh sebab itu kita akan lakukan pemerataan, hanya kecuali daerah Dipa dan Menou,” jelasnya.

Mesak menjelaskan, penempatan pegawai di wilayah Dipa dan Menou akan mempertimbangkan kondisi keamanan sepanjang jalur menuju kedua wilayah tersebut.

Ia menyebut tenaga pendidik dari wilayah pegunungan akan ditempatkan di daerah tersebut, sedangkan pegawai dari wilayah pesisir dan pendatang diarahkan untuk bertugas mulai dari Wapoga hingga Teluk Umar.

Bupati juga menegaskan bahwa penempatan pegawai tidak boleh ditentukan berdasarkan kepentingan keluarga, hubungan jabatan, maupun alasan pribadi.

“Tidak ada yang datang bilang bahwa suami saya kepala dinas jadi saya di sini, tidak ada. Lebih baik ko mundur bantu bapamu. Tidak ada yang bilang suami saya tentara jadi lebih saya di sini, tidak ada. Lebih baik ko mundur bantu bapa tentaramu saja,” tegasnya.

Ia bahkan memperingatkan kepala dinas agar tidak menghambat kebijakan pemerataan melalui nota tugas atau rekomendasi penempatan pegawai berdasarkan kepentingan tertentu.

“Kalau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas Kesehatan kasih nota tugas, saya tidak main-main, hari itu juga saya kasih nonjobkan mereka dua,” ujarnya.

Mesak meminta agar seluruh pejabat terkait menyiapkan pegawai sesuai kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayah, bukan mempertahankan penempatan berdasarkan kedekatan atau kepentingan pribadi.

“Oleh sebab itu, tidak ada yang rayu-rayu lewat kepala dinas bahwa kepala dinas juga datang lapor saya ini operator saya, kau siapkan pegawai yang ada di situ. Itu penting,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa komitmen penempatan pegawai di seluruh wilayah Nabire telah disampaikan sejak pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) bagi calon aparatur sipil negara (ASN).

“Saya pernah ke Latsar baru pernah kasih tahu. Kita tukar saja. Kalian kasih pernyataan, saya kasih sertifikat Latsar. Pernyataannya, saya bersedia siap ditempat di 15 distrik yang tersebar di Kabupaten Nabire, itu saja. Selesai!” tuturnya.

Kebijakan pemerataan tersebut menjadi perhatian penting karena ketersediaan guru dan tenaga kesehatan merupakan bagian mendasar dari kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah dituntut memastikan penempatan pegawai benar-benar sesuai kebutuhan, sehingga masyarakat di wilayah terpencil tidak terus menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. [*]