Motor Dipikul di Jembatan Kali Kemabu, Kanus Kogoya Desak Pemerintah Bertindak

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Warga Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, masih harus memikul sepeda motor saat melintasi jembatan gantung Kali Kemabu menuju wilayah Distrik Wandae.

Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata sulitnya akses transportasi masyarakat di wilayah pedalaman yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Pemandangan itu terlihat pada Minggu (13/9/2026), ketika sejumlah warga melintasi jembatan tersebut untuk mengikuti kegiatan penjemputan kehadiran Gubernur Papua Tengah.

Keterbatasan kondisi jembatan membuat sepeda motor tidak dapat digunakan secara normal saat melintas. Warga pun terpaksa mengangkat dan memikul kendaraan secara bersama-sama agar dapat melewati jembatan tersebut.

Tokoh pemuda Intan Jaya, Kanus Kogoya, menilai kondisi itu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dari sisi keselamatan, kelancaran mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah.

“Akses yang tidak layak bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga menempatkan keselamatan masyarakat dalam risiko,” kata Kanus.

Menurut Kanus, persoalan akses di Kali Kemabu tidak semestinya hanya dilihat sebagai kendala perjalanan warga. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat di wilayah pedalaman.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi jembatan Kali Kemabu.

Pemerintah, kata Kanus, perlu memastikan keamanan jembatan sekaligus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki akses transportasi yang digunakan masyarakat.

Kanus juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur di kawasan Kali Kemabu, termasuk status pekerjaan, sumber dan besaran anggaran, kendala pembangunan, pihak yang bertanggung jawab, serta target penyelesaian.

“Pemerintah jangan hanya melihat pembangunan dari pusat kota. Masyarakat di pelosok juga membutuhkan jalan, jembatan, dan pelayanan dasar yang layak,” tegasnya.

Kanus menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada perencanaan, program, dan penganggaran. Infrastruktur yang dibangun pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama membuka keterisolasian wilayah dan memperlancar hubungan antarpermukiman.

Kebutuhan pembangunan Jembatan Kali Kemabu sendiri bukan persoalan baru. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Homeyo pada Maret 2026, masyarakat juga mengusulkan pembangunan Jembatan Kali Kemabu sebagai salah satu kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas warga.

Kepala Distrik Homeyo saat itu menyebut pembangunan jalan dan jembatan sebagai bagian dari aspirasi masyarakat untuk memperbaiki akses pelayanan pemerintahan dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

Karena itu, Kanus berharap kondisi yang kembali terlihat di lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Menurutnya, pembangunan di Intan Jaya harus diarahkan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi lapangan, bukan hanya berhenti pada rencana di atas dokumen.

“Pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dan keselamatan rakyat,” pungkasnya. [*].