MRP Dorong Forum Komunikasi Adat Papua, Tegaskan Sikap atas Penembakan di Korowai dan Timika

JAYAPURA, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong pembentukan satu wadah bersama bagi seluruh lembaga adat di Papua guna menyatukan arah perjuangan hak Orang Asli Papua (OAP) sekaligus mengakhiri dualisme rekomendasi yang selama ini membingungkan kebijakan daerah.

Wakil Ketua II MRP unsur kultur adat, Max Abner Ohee, menegaskan perbedaan rekomendasi antara Dewan Adat Papua dan Lembaga Masyarakat Adat Papua telah menyebabkan arah kebijakan tidak sinkron dalam pengamatan MRP.

“Yang satu mengeluarkan rekomendasi Dewan Adat, yang satu lagi mengeluarkan rekomendasi berbeda. Situasi ini membuat kebijakan menjadi tidak terarah,” kata Max Abner Ohee kepada awak media di Papua Youth Creative Hub, Abepura, Jumat (13/2/2026).

Menurut Max Abner Ohee, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi melemahkan posisi tawar masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak dasar OAP, baik hak hidup, hak sosial, maupun hak atas tanah adat.

MRP mengambil inisiatif menghadirkan seluruh unsur adat dalam satu forum bersama yang dirancang sebagai wadah strategis. Forum itu akan menghimpun seluruh aspirasi adat dan menjadi mitra resmi MRP dalam memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua.

Nama yang mengemuka dalam diskusi awal adalah Forum Komunikasi Adat Papua Wilayah Provinsi Papua sebagai wadah resmi pemersatu aspirasi adat.

“Hari ini kita mulai duduk bersama untuk menyatukan kelompok-kelompok adat dalam satu forum besar yang solid dan berkelanjutan,” tegas Max Abner Ohee.

Max Abner Ohee juga menilai pertemuan antara Badan Intelijen Negara (BIN) Papua dengan kepala suku dan MRP sebagai momentum penting yang perlu dimanfaatkan secara konstruktif demi memperkuat stabilitas sosial dan politik daerah.

“Kehadiran BIN Papua sebagai bagian dari Forkopimda menjadi peluang membangun komunikasi yang lebih strategis antara negara dan masyarakat adat guna mencegah eskalasi konflik berkepanjangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Max Abner Ohee menyampaikan sikap tegas MRP terkait insiden penembakan di Korowai dan Timika yang dinilai mencederai rasa kemanusiaan publik.

MRP mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata terhadap aparat TNI. Max Abner Ohee menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk situasi keamanan di Tanah Papua.

“Kita mengecam keras tindakan kelompok separatis bersenjata yang melakukan penembakan terhadap oknum TNI. Dari sudut pandang HAM, itu pelanggaran serius,” tegasnya.

MRP mengingatkan bahwa kekerasan hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat sipil dan memperlebar jurang konflik yang semakin sulit dijembatani secara damai.

Sementara itu, mantan Ketua MRP yang kini menjabat Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Keerom, Herman Yoku, menyerukan penghentian konflik yang terus berulang di Papua demi menyelamatkan generasi masa depan daerah.

Herman Yoku menegaskan konflik yang berlangsung saat ini tidak lagi mencerminkan nilai agama maupun budaya yang selama ini menjadi fondasi kehidupan orang Papua yang menjunjung tinggi persaudaraan.

“Kalau sudah seperti ini, untuk apa kita bicara agama? Negeri ini diajar dengan agama. Sudah saatnya konflik dihentikan demi keselamatan rakyat Papua,” ujar Herman Yoku tegas penuh keprihatinan mendalam.

Herman Yoku menekankan tokoh adat memiliki peran sentral sebagai pemersatu dan penengah dalam setiap konflik sosial. Namun Herman Yoku meminta pemerintah benar-benar melibatkan ondoafi dan kepala suku dalam setiap pengambilan kebijakan strategis.

“Kunci Papua ada pada tokoh adat. Kalau kami diperhatikan, sekecil apa pun konflik kami siap selesaikan. Tetapi kalau diabaikan, kami bisa memilih untuk tidak terlibat dalam dinamika sosial dan politik daerah,” tegas Herman Yoku.

Herman Yoku berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun perdamaian berkelanjutan di Tanah Papua yang berlandaskan keadilan dan penghormatan adat.

“Mari kita berdamai. Tanah ini tanah perjanjian Tuhan yang diberikan kepada kita. Sudah cukup kita diombang-ambing oleh konflik sesama anak bangsa yang melelahkan dan menyakitkan,” pungkasnya. [*].