Natalis Takimai: PGI Bisa Jadi Jembatan antara Masyarakat Adat dan Pemerintah di Papua Tengah

JAYAPURA, TOMEI.ID | Natalis Takimai, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Cenderawasih, menyimpan harapan besar terhadap hadirnya Pemetaan Geografis Indonesia (PGI) di Papua Tengah.

Menurutnya, organisasi ini dapat menjadi jembatan strategis antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pengelolaan tapal batas, hak ulayat, kesenjangan sosial, hingga pemanfaatan sumber daya alam.

“Organisasi ini belum banyak dikenal, baik di Papua maupun luar Papua. Banyak wilayah belum punya perwakilan, dan saat ini masih dalam proses menentukan siapa yang memegang mandat di tiap provinsi,” ujar Natalis saat ditemui di Jayapura, Sabtu (01/11/2025).

Ketertarikan Natalis terhadap PGI muncul sejak terpilih sebagai Ketua Komisariat Pendidikan Geografi Universitas Cenderawasih pada 2023.

“Waktu itu ada empat calon, Puji Tuhan saya terpilih,” katanya sambil tersenyum.

Beberapa bulan kemudian, Natalis menerima undangan Musyawarah Nasional IMAHAGI di Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Meski terbentur biaya, ia menyusun proposal ke fakultas untuk dukungan transportasi dan penginapan, sehingga akhirnya bisa berangkat melalui jalur Jayapura–Makassar–Kendari.

“Perjalanan itu penuh tantangan. Saya belum pernah ke sana dan harus mengurus semuanya sendiri, tapi saya tetap jalan karena ini tanggung jawab saya sebagai ketua,” ujarnya.

Sesampainya di Kendari, ia disambut hangat mahasiswa geografi dari berbagai universitas, termasuk Semarang, Jogja, dan Gorontalo. Natalis mengikuti musyawarah selama dua hari, sekaligus sempat mengunjungi Pantai Nambo sebelum kembali ke Papua.

“Yang paling berat soal mental, bagaimana bicara mewakili kampus di forum nasional. Tapi saya belajar percaya diri. Ini bagian dari tanggung jawab dan proses kepemimpinan,” jelasnya.

Dari pertemuan itu, Natalis mendapat kabar bahwa PGI akan dibentuk di tiap provinsi, termasuk Papua.

“Sejak itu saya mulai siap ambil peran di tingkat Papua Tengah,” ujarnya.

Bagi Natalis, PGI tidak sekadar soal peta dan batas wilayah, tetapi juga menyangkut sumber daya alam, sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin memastikan batas wilayah jelas, sumber daya alam tidak merugikan masyarakat adat, dan pemerintah bisa koordinasi lebih baik lewat data pemetaan akurat,” terangnya.

PGI nantinya akan bekerja sama dengan berbagai instansi, mulai dari BMKG, PUPR, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Sosial, hingga Perikanan, karena pemetaan selalu terkait pembangunan dan tata ruang.

Natalis menargetkan aktif penuh di PGI pada 2026, setelah menyelesaikan kuliah semester 8. Ia berencana melibatkan teman sejurusan dan dinas terkait untuk menyusun program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan saya sederhana. Pertama, organisasi ini bisa mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kedua, membantu pemerintah membuat kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Yang paling penting, menjamin kesejahteraan masyarakat adat agar tidak dirugikan,” ujarnya tenang.

Ia menegaskan PGI harus tetap netral dalam konflik lahan atau hak ulayat.

“Tugasnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Pemetaan itu bukan sekadar menggambar wilayah, tapi soal keadilan,” ucapnya mantap.

Di akhir perbincangan, Natalis menegaskan harapannya: “Kalau organisasi ini hadir di Papua, itu akan menjadi kekuatan besar bagi generasi muda dan masyarakat. Saya cuma minta dukungan dan doa supaya visi ini bisa terwujud bersama-sama.” [*].