INTAN JAYA, TOMEI.ID | Panen perdana komoditas kentang oleh Kelompok Tani Air Madu di Kampung Pugisiga, Distrik Hitadipa, menjadi penanda nyata bangkitnya kemandirian pangan berbasis masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada awal 2026.
Kelompok tani yang dibentuk pada 20 Oktober 2025 itu berhasil membuktikan bahwa pengelolaan lahan secara mandiri mampu menghasilkan produksi pertanian, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas, minimnya dukungan teknis, serta akses logistik yang terbatas.
Ketua Kelompok Tani Air Madu, Setianus Yegeseni, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif masyarakat yang secara konsisten membangun sektor pertanian sebagai sumber ekonomi berkelanjutan di wilayah pedalaman.
“Kami sudah bekerja dan hari ini kami panen. Ini bukti bahwa masyarakat mampu bertahan dan hidup dari hasil sendiri jika diberi ruang dan kesempatan,” ujarnya kepada tomei.id, Kamis (26/3/2026).
Namun demikian, keberhasilan panen perdana tersebut belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan produksi. Kelompok tani masih menghadapi persoalan mendasar, terutama keterbatasan biaya operasional serta minimnya peralatan pertanian modern yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.
Dalam kondisi tersebut, Kelompok Tani Air Madu secara terbuka mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya Bupati dan Dinas Pertanian, agar segera memberikan dukungan konkret dan terukur bagi pengembangan sektor pertanian masyarakat.
Adapun kebutuhan prioritas yang disampaikan meliputi pembiayaan untuk pembayaran tenaga kerja lokal yang terlibat sejak pembukaan lahan hingga masa panen, serta pengadaan alat pertanian guna menunjang proses tanam lanjutan dan ekspansi lahan produktif.
Masyarakat menilai, kebijakan pemerintah daerah yang mendorong prinsip kerja produktif, bahwa siapa yang bekerja akan memperoleh hasil, telah menjadi pemicu meningkatnya partisipasi warga dalam membuka lahan dan membangun kelompok tani secara mandiri.
Keberhasilan panen di Pugisiga kini dipandang sebagai momentum strategis yang tidak boleh berhenti pada capaian simbolik semata, melainkan harus ditindaklanjuti melalui intervensi kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi berbasis kampung.
Dengan dukungan anggaran, pendampingan teknis, serta akses sarana produksi yang memadai, masyarakat optimistis sektor pertanian dapat berkembang menjadi fondasi ekonomi lokal yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. [*].
