Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah Serahkan Aspirasi Tiga Kabupaten ke DPD RI

JAKARTA, TOMEI.ID | Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah secara resmi menyerahkan rangkuman aspirasi masyarakat dari Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Penyerahan dokumen komprehensif ini berlangsung dalam pertemuan resmi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Delegasi Pansus Papua Tengah diterima langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dan turut didampingi oleh unsur pimpinan serta perwakilan anggota Komisi I DPR RI. Kehadiran para ketua Pansus tingkat kabupaten (Puncak dan Intan Jaya) menunjukkan adanya dukungan dan kerja sama lintas daerah dalam mendorong penyelesaian persoalan kemanusiaan di wilayah pegunungan Papua.

Setelah berbulan-bulan melakukan kerja lapangan, Pansus provinsi dan kabupaten merampungkan seluruh dokumen, laporan situasi, dan data lapangan. Seluruh hasil kerja tersebut diserahkan secara resmi kepada DPD RI dan MPR For Papua untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga masing-masing.

Ketua Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Yohanis Kemong, menegaskan bahwa penyerahan aspirasi ini merupakan wujud tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat terdengar hingga ke pemerintah pusat.

“Kami membawa data, suara, dan harapan masyarakat dari Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, serta wilayah lainnya. Ini bukan isu biasa, tetapi panggilan kemanusiaan. Kami berharap kehadiran DPD RI dan Komisi I DPR RI menjadi jalan percepatan respons negara untuk melindungi rakyat,” ujar Kemong.

Senada dengan itu, Sekretaris Pansus Anis Labene memaparkan bahwa kondisi di daerah membutuhkan penanganan lintas sektor yang mendesak, terutama dalam aspek pemulihan layanan dasar dan jaminan keamanan.

“Yang kita lihat bukan hanya persoalan keamanan, tetapi hilangnya akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga tempat tinggal. Aspirasi ini sudah kami siapkan dengan lengkap agar pemerintah pusat dapat mengambil langkah nyata dan terukur,” ungkap Anis Labene.

Menanggapi penyerahan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengapresiasi kerja Pansus yang dinilai sistematis dan komprehensif. Beliau memastikan bahwa DPD RI akan menindaklanjuti melalui komite terkait, serta berkoordinasi erat dengan DPR RI dan kementerian/lembaga terkait di pusat.

Perwakilan Komisi I DPR RI turut menegaskan bahwa persoalan kemanusiaan di Papua Tengah merupakan isu nasional yang menuntut kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan perlindungan masyarakat sipil dan pemulihan stabilitas daerah.

Dokumen aspirasi tersebut memuat lima rekomendasi strategis. Rekomendasi pertama adalah penanganan komprehensif bagi warga yang terdampak konflik kemanusiaan di Puncak, Intan Jaya, dan Dogiyai. Kedua, penguatan koordinasi keamanan mutlak diperlukan demi perlindungan masyarakat sipil.

Ketiga, Pansus mendorong pemulihan layanan publik esensial, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Keempat, dibutuhkan dukungan kebijakan serta alokasi anggaran khusus yang memadai dari pemerintah pusat. Terakhir, rekomendasi tersebut menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan melalui sinergi yang solid antara DPR Papua Tengah, DPRK, DPD RI, dan DPR RI untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

Dengan penyerahan resmi dokumen ini, Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hingga kebijakan konkret hadir dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah terdampak. [*].