NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mematangkan langkah pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal dan menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Lokakarya Pendampingan Pembentukan Dana Abadi Daerah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (1/4/2026).
Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Herman Kayame, menegaskan bahwa pembentukan Dana Abadi Daerah merupakan langkah strategis dan visioner dalam tata kelola keuangan daerah.
“Dana Abadi Daerah bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan keadilan lintas generasi di Papua Tengah,” ujar Herman Kayame saat membacakan sambutan gubernur.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah pusat, di antaranya Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Riki, SSTP., M.Si, serta Direktur Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Adriyanto. Hadir pula jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Papua Tengah, DPRD, kepala BPKAD, Bappeda, Bapenda, serta perwakilan kabupaten se-Papua Tengah.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa pembentukan Dana Abadi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah.
Regulasi tersebut memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola dana abadi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dana ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Herman Kayame menegaskan bahwa Dana Abadi Daerah akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas, khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan tata kelola yang baik dan perencanaan yang terarah, Dana Abadi Daerah akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Dana Abadi Daerah juga akan memberikan manfaat strategis bagi delapan kabupaten di Papua Tengah, terutama dalam menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan sumber pendapatan daerah.
Melalui lokakarya ini, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kapasitas perencanaan serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembentukan Dana Abadi Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Pemerintah berharap kegiatan ini tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan mampu menghasilkan output nyata berupa tahapan implementasi yang jelas dan terukur.
“Diperlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal kebijakan ini demi mewujudkan Papua Tengah yang mandiri, maju, dan sejahtera,” tutupnya. [*].
