NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mempertegas arah kebijakan penguatan kemandirian fiskal melalui penyusunan roadmap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis potensi daerah yang terstruktur dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, saat membuka kegiatan Lokakarya Roadmap Peningkatan PAD yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (30/3/2026).
“Penguatan PAD tidak boleh dimaknai sekadar peningkatan angka penerimaan, tetapi harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian fiskal daerah,” tegas Silwanus Sumule.
Kegiatan ini turut menghadirkan pejabat strategis dari pemerintah pusat, antara lain Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, serta Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Christyana, bersama jajaran pejabat tinggi pratama, perwakilan mitra pembangunan, serta peserta lokakarya.
Silwanus Sumule menegaskan bahwa pendekatan peningkatan PAD harus mengalami transformasi dari pola konvensional menuju pendekatan berbasis potensi daerah yang terukur.
“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada pendekatan lama. Seluruh potensi daerah harus diidentifikasi, dipetakan, dan dioptimalkan secara sistematis dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Silwanus Sumule, PAD memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
“Ketika PAD kita kuat, maka ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat akan semakin luas dan mandiri,” jelas Silwanus Sumule.
Dalam kerangka penguatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong sejumlah langkah konkret, antara lain pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi, penerapan digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah.
Selain itu, optimalisasi sumber pendapatan juga diarahkan melalui pengelolaan aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan sektor ekonomi unggulan secara berkelanjutan.
“Sinergi antar perangkat daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam mendorong efektivitas peningkatan PAD,” tegas Silwanus Sumule.
Lebih lanjut, Silwanus Sumule menekankan bahwa penguatan kemandirian fiskal menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
“Daerah harus memiliki kapasitas fiskal yang kuat agar mampu menentukan arah pembangunan secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui lokakarya ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan tersusunnya roadmap PAD yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga implementatif.
“Roadmap yang disusun harus jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan PAD,” tutup Silwanus Sumule.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat fondasi fiskal daerah menuju Papua Tengah yang mandiri dan berkelanjutan. [*].
