Papua Tengah Toreh Prestasi Nasional, Raih Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025

JAKARTA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah kembali menorehkan capaian nasional dengan meraih Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 pada kategori Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat yang Fiskal Rendah.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Tempo Media Group bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam acara resmi di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh R. Siti Zuhro, Peneliti Utama BRIN, dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley. Momentum ini menandai pengakuan nasional atas efektivitas kebijakan Pemprov Papua Tengah dalam mempersempit kesenjangan dan mendorong kemerataan pembangunan.

Wagub Deinas Geley menegaskan bahwa apresiasi ini menjadi bukti bahwa langkah-langkah strategis Pemprov Papua Tengah dalam memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki distribusi kesejahteraan mulai menunjukkan hasil.

“Capaian ini menandakan ada kemajuan dalam pemerataan pembangunan, meskipun tantangan ketimpangan masih harus terus kita atasi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan alat ukur penting untuk menilai kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ini bukan acara simbolik. Penghargaan ini mendorong kepala daerah bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat,” tegas Tito.

Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan daerah, yakni tata kelola, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, akses pendidikan, penyerapan tenaga kerja, layanan kesehatan, pengendalian perubahan iklim, dan pertumbuhan ekonomi. Seluruh indikator tersebut dinilai sebagai ukuran utama kualitas kepemimpinan daerah.

Dewan Pengarah Penilaian yang terdiri dari Arif Zulkifli (Tempo Media Group), Muchlis Hamdi (Kemendagri), dan Siti Zuhro (BRIN) menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan instrumen yang objektif dan dapat diuji publik. Mereka menyatakan bahwa keberhasilan daerah tidak hanya dinilai dari capaian angka, tetapi dari kemampuan pemimpin daerah menjawab kebutuhan masyarakat melalui inovasi dan kebijakan yang konkret.

Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 menjadi ajang ukur kepemimpinan lokal, yang mendorong setiap kepala daerah melahirkan terobosan nyata untuk memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat pembangunan di wilayahnya. [*].