Berita

Pelita Prabu Papua Tengah: Posisi dan Tugasnya

NABIRE, TOMEI.ID | Ketua DPW Pelita Prabu Papua Tengah, Robby Edowai, menjelaskan bahwa Pelita Prabu merupakan singkatan dari Penulis, Aktivis, dan Pewarta, yang berperan sebagai relawan nasional pendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Organisasi ini didesain sebagai mesin pemberdayaan sosial dan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal berbagai program prioritas.

Pelita Prabu didirikan pada 23 Oktober 2023 atas arahan Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Organisasi ini dibentuk sebagai bagian dari gerakan yang mendukung Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 serta dalam pelaksanaan program-program nasional di periode pemerintahan 2024-2029.

Ketua DPW Pelita Prabu Papua Tengah, Robby Edowai, menegaskan bahwa organisasi ini akan mengawal dan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk program makan siang bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru.

Menurut Robby Edowai, Pelita Prabu Papua Tengah telah membentuk struktur kepengurusan lengkap mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kampung. Administrasi telah diselesaikan, termasuk penentuan titik pembangunan Dapur Sehat sebagai bagian dari program makan siang bergizi gratis.

Sekretaris DPC Pelita Prabu Kabupaten Nabire, Andreas Adii, menyatakan bahwa peran utama Pelita Prabu adalah sebagai pengawas dalam implementasi program makan bergizi gratis, bukan sebagai pelaksana program atau mitra dari lembaga tertentu. Mereka masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat untuk mulai menjalankan program ini.

“Kami memiliki kepercayaan dari DPP untuk mengawal dan mengawasi program makan siang gratis. Posisi kami tidak terkait dengan lembaga lain, melainkan langsung dari BGN kepada Pelita Prabu,” jelas Andreas.

Pelita Prabu Papua Tengah juga telah mengusulkan agar program makan siang gratis di wilayah ini dikelola oleh masyarakat lokal, dengan menggunakan bahan pangan asli Papua. Selain itu, mereka telah mendata titik strategis untuk pembangunan Dapur Sehat, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini.

Ketua Pelita Prabu Papua Tengah, Robby Edowai, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan LMA yang mengangkat Dr. Lenis Kogoya sebagai pengawas dalam agenda sosialisasi di Papua Tengah. Menurutnya, posisi pengawasan telah secara resmi menjadi tugas Pelita Prabu berdasarkan legalitas yang dimiliki.

“Pelita Prabu secara resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, memiliki akta notaris, serta telah didaftarkan di Kesbangpol. Kami saat ini hanya menunggu instruksi dari pusat untuk mulai menjalankan program ini,” tegasnya.

Selain itu, Edowai juga menegaskan bahwa berita-berita yang beredar di media sosial yang menyebutkan Pelita Prabu bekerja sama dengan organisasi atau lembaga tertentu adalah tidak benar atau hoaks.

“Kami tegaskan bahwa Pelita Prabu hanya berperan sebagai pengawas program, bukan sebagai mitra organisasi atau lembaga manapun. Informasi yang menyebutkan kami bekerja sama dengan instansi tertentu adalah tidak benar,” pungkasnya. (*)

Redaksi Tomei

Recent Posts

BERITA FOTO: Sentuhan Kemanusiaan Pemprov Papua Tengah untuk Warga Terdampak Konflik Puncak dan Puncak Jaya

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak konflik…

34 menit ago

Berita Foto: Momen Perdana Batik Air Mendarat di Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam membuka keterisolasian wilayah melalui…

1 jam ago

Bupati Dogiyai Resmi Lepas Korkab dan TFL BSPS 2026, 200 Rumah Swadaya Siap Dibangun di 8 Kampung

DOGIYAI, TOMEI.ID | Bupati Kabupaten Dogiyai, Yudas Tebai, secara resmi memimpin prosesi pelepasan personil teknis…

10 jam ago

Akselerasi BSPS 2026, Balai Perumahan Jayapura Perkuat Sinergi Strategis di Kabupaten Dogiyai

DOGIYAI, TOMEI.ID | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Papua melalui perwakilan Balai Perumahan Jayapura, resmi…

10 jam ago

Komnas HAM RI Bongkar 6 Kasus Pelanggaran HAM di Papua: Penembakan Warga Sipil, Konflik Tanah Adat, hingga 15 Korban Tewas di Puncak

JAKARTA, TOMEI.ID | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap enam kasus serius dugaan…

11 jam ago

Paripurna DPR Papua Pegunungan Resmi Dibuka, LKPJ Gubernur 2025 dan Propemperda 2026 Jadi Sorotan

WAMENA, TOMEI.ID | DPR Papua Pegunungan resmi membuka Rapat Paripurna dengan agenda strategis yakni penyerahan…

11 jam ago