Pemerintah dan Tokoh Agama Lahirkan 10 Komitmen Damai untuk Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID| Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Persekutuan Gereja-Gereja dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) menggelar Diskusi Damai untuk Papua Tengah pada Jumat (31/5) di Magai Chapel, Pastoral Thomas Degei, STAK Nabire.

Kegiatan ini dibuka dan ditutup secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Marten Ukago.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah, Pdt. Dr. Yance Nawipa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya membangun suasana damai mulai dari pribadi, keluarga, tetangga, hingga seluruh elemen masyarakat

“Tanah Papua adalah tanah yang diberikan Tuhan. Mari kita jaga bersama dengan damai. Hidup berdampingan, saling menghargai perbedaan suku, ras, dan agama adalah kunci mencegah konflik dan menciptakan Papua yang damai,” ujar Rektor STAK Nabire ini.

Diskusi damai ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang:

Pdt. Dr. Yance Nawipa, dengan materi “Pemaparan Perdamaian dari Perspektif Gereja”.

Marten Ukago, menyampaikan “Kebijakan Pemerintah Papua Tengah dalam Mewujudkan Perdamaian”.

Petrus Aso, mewakili Ketua DPR Papua Tengah, membawakan materi “Peran DPR dalam Menetapkan Kebijakan Perdamaian”.

Yehuda Gobai, mewakili MRP Papua Tengah, membahas “Pentingnya Budaya dan Kearifan Lokal dalam Menjaga Perdamaian”.

Drs. Ignatius Robertus Adii, M.M.Pd. dari FKUB menyampaikan “Peran Agama dalam Mewujudkan Perdamaian dan Rekonsiliasi”.

Robert W., dari Kementerian Agama Kabupaten Nabire, menyampaikan materi “Peran Kemenag dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama”.

Kegiatan ini ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan Petisi Bersama oleh tokoh lintas agama, adat, serta pemerintah. Petisi tersebut menghasilkan 10 Komitmen Damai untuk Papua Tengah:

(1). Mendorong dialog antara Pemerintah RI dan TPNPB/OPM, difasilitasi pihak ketiga untuk perdamaian Tanah Papua.

(2). Menuntut penarikan pasukan militer dari wilayah konflik guna mencegah jatuhnya korban sipil.

(3). Merealisasikan rekonsiliasi nasional antara Papua dan Indonesia.

(4). Menjaga dan merawat perdamaian sebagai fondasi pembangunan Papua Tengah yang aman, adil, dan sejahtera.

(5). Mengutamakan pendekatan dialogis dan demokratis, sesuai kearifan lokal dalam penyelesaian konflik.

(6). Menolak peredaran miras, narkoba, ganja, dan seks bebas yang merusak nilai-nilai adat dan moral.

(7). Menolak segala bentuk kekerasan dan provokasi, termasuk menyerukan penarikan aparat dari daerah konflik.

(8). Mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif untuk seluruh masyarakat Papua Tengah.

(9). Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, dan budaya demi generasi damai dan berdaya saing.

(10). Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, serta menuntut perhatian serius terhadap layanan kesehatan di Papua Tengah.

Deklarasi ini menjadi simbol kuat bahwa masyarakat Papua Tengah siap bersatu dalam semangat damai dan keadilan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Yehuda Gobai, anggota DPR Papua Tengah Petrus Aso, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Nabire, Ketua FKUB Papua Tengah, serta perwakilan dari lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha). Hadir pula tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.[*].