Pemerintah Papua Tengah Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bergerak cepat merumuskan langkah teknis penanganan pascagempa bumi berkekuatan 6,6 magnitudo yang mengguncang Nabire pada Jumat 19 September 2025 dini hari.

Penjabat Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus A. Soemoele, memimpin rapat koordinasi berbentuk Focus Group Discussion (FGD) di ruang kerja Sekretariat Daerah.

Kepala BMKG Nabire melaporkan bahwa gempa utama terjadi pukul 03.19 WIT dengan pusat di darat. Hingga pukul 10.00 WIT, tercatat 40 kali gempa susulan, termasuk dua gempa signifikan berkekuatan 4,0 dan 5,1 magnitudo. BMKG menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan pola berulang yang biasa terjadi setiap 20–30 tahun.

Dinas Pemadam Kebakaran melaporkan kerusakan di kawasan Jl. Sriwini Pantai dan Sanoba akibat patahan tanah, tetapi tidak ada korban jiwa. Jalur evakuasi tsunami dipastikan berfungsi normal. Koordinasi dengan Pemkab Nabire dan Kementerian PUPR dilakukan untuk perbaikan infrastruktur.

Telkom Nabire mengonfirmasi terputusnya jalur komunikasi Timika–Tigi. Untuk mempercepat pemulihan, tiga posko darurat berbasis Starlink disiapkan. Dinas Kominfo menekankan pentingnya informasi resmi pemerintah untuk mencegah hoaks. Dinas Kesehatan menyiagakan ambulans dan tenaga medis, serta berkoordinasi penuh dengan rumah sakit dan puskesmas.

“Penanganan pascagempa harus dilakukan cepat, terarah, dan menenangkan masyarakat,” tegas Pj. Sekda Papua Tengah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.

FGD juga menekankan perlunya simulasi evakuasi dan kesiapsiagaan bencana di tingkat kampung. Hal ini krusial karena Nabire berada pada jalur rawan gempa. Masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi situasi darurat. [*].