Pemprov Papua Libatkan Kampus, Solusi Strategis atau Sinyal Lemahnya Perencanaan?

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua mulai mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam pelaksanaan program strategis nasional, di tengah tekanan keterbatasan anggaran dan kompleksitas pembangunan di wilayah Papua.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menegaskan bahwa kontribusi akademisi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ada program strategis nasional seperti makanan bergizi, koperasi, dan sekolah rakyat yang membutuhkan sumbangsih pemikiran dari perguruan tinggi,” ujarnya di Jayapura, Rabu (25/3/2026).

Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat perencanaan berbasis riset. Namun di sisi lain, pelibatan kampus juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kapasitas internal birokrasi daerah dalam merancang program secara mandiri.

Sohilait mengakui bahwa masukan akademisi menjadi elemen penting dalam merumuskan pendekatan yang lebih kontekstual, berbasis data, kritis, terukur, dan responsif terhadap dinamika lapangan.

“Mereka memberikan masukan yang bisa membantu pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut secara efektif, tepat sasaran, adaptif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Di tengah keterbatasan fiskal, kolaborasi lintas sektor memang menjadi pilihan strategis. Namun realitas di Papua menunjukkan bahwa tantangan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, melainkan justru menguat pada fase implementasi.

Kendala akses wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga dinamika keamanan di sejumlah daerah menjadi faktor yang kerap menghambat efektivitas program di lapangan.

Program seperti pemenuhan gizi, penguatan ekonomi berbasis koperasi, hingga pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan yang adaptif dan tidak bisa diseragamkan dengan daerah lain di Indonesia.

Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan tidak berhenti pada tataran konseptual atau kajian akademik semata, melainkan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang operasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas, kolaborasi ini berisiko menjadi simbolik, sekadar pelibatan formal tanpa perubahan nyata di lapangan.

Penguatan peran akademisi juga menjadi penting dalam mendorong penggunaan data dan riset sebagai dasar pengambilan kebijakan, guna menghindari pendekatan yang seragam dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial-budaya Papua.

Jika dijalankan secara konsisten, transparan, dan terukur, sinergi ini berpotensi menjadi titik balik dalam memperbaiki tata kelola pembangunan di Papua yang selama ini kerap dikritik karena lemahnya perencanaan dan pengawasan. [*].