Pemprov Papua Tengah Dalami Tata Kelola Dana Hibah di Bali, Dorong Sistem Transparan dan Akuntabel

BALI, TOMEI.ID | Dalam upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Salah satunya dilakukan dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Banding Tata Kelola Perencanaan Dana Hibah yang berlangsung di Bali sebagai langkah memperkuat pemahaman aparatur terhadap pengelolaan hibah daerah, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Unit III, Pemerintah Provinsi Bali, itu dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus (Otsus) dan Kesejahteraan Rakyat.

Rombongan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dipimpin Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Lambertus Wakerkwa, bersama jajaran terkait yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimtek dan studi banding.

Kehadiran rombongan tersebut diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Wayan Serinah, didampingi Kepala Biro Umum I Wayan Purnamarta serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Ni Putu Susi Lestari.

Pertemuan itu juga melibatkan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah penyelenggara hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemberian hibah yang tertib, transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Peserta Bimtek mendalami berbagai tahapan pengelolaan hibah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, verifikasi, penetapan penerima, pencairan dana hingga mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Bali membagikan pengalaman serta praktik baik dalam pengelolaan dana hibah. Pembahasan mencakup penerapan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Materi yang dipaparkan meliputi mekanisme penerimaan proposal permohonan hibah, proses verifikasi administrasi dan lapangan, penilaian kemampuan keuangan daerah serta pengalokasian anggaran melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Selain itu, peserta juga mendalami mekanisme penyaluran dana serta sistem pertanggungjawaban penerima hibah agar seluruh proses penggunaan anggaran dapat berjalan tertib, transparan dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam studi banding tersebut adalah penerapan sistem e-Hibah sebagai instrumen pendataan dan pencatatan usulan hibah yang dinilai dapat mendukung pengelolaan administrasi secara lebih terukur dan tertib.

Sistem tersebut membantu pemerintah daerah mengadministrasikan permohonan masyarakat maupun lembaga secara lebih tertib. Penerapan sistem digital juga dinilai dapat memperkuat transparansi serta mendorong digitalisasi tata kelola hibah di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam aspek perencanaan, Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya pengajuan usulan hibah dilakukan lebih awal, idealnya sebelum penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi, menentukan skala prioritas serta menyesuaikan setiap usulan dengan kemampuan keuangan daerah.

Terkait proses verifikasi, setiap permohonan hibah harus melalui penelitian administrasi dan penilaian terhadap kewajaran anggaran berdasarkan Standar Harga Satuan.

Untuk usulan yang berkaitan dengan kegiatan fisik atau pembangunan infrastruktur, diperlukan pula verifikasi lapangan guna memastikan kondisi riil, kelayakan serta kebutuhan terhadap objek yang diusulkan.

Diskusi juga membahas mekanisme penanganan proposal yang belum dapat diakomodasi dalam penganggaran daerah.

Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa permohonan hibah merupakan usulan yang harus melalui proses penilaian secara menyeluruh dan tidak secara otomatis menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan.

Keputusan pemberian hibah tetap mempertimbangkan kelengkapan persyaratan, skala prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Pada aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, perangkat daerah teknis memiliki peran penting dalam proses verifikasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penerima hibah.

Sementara itu, penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana beserta dokumen dan bukti pendukung sesuai ketentuan yang berlaku. Penerima juga berkewajiban mengembalikan sisa dana apabila terdapat kelebihan yang harus disetor kembali sesuai mekanisme peraturan.

Peserta Bimtek turut mendalami mekanisme penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), waktu pencairan dana serta ketentuan mengenai kemungkinan pemberian hibah secara berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD agar tetap selaras dengan sistem perencanaan pembangunan daerah serta prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah, Edward Semuel Renmaur, mengatakan kegiatan tersebut memberikan pengalaman dan wawasan penting bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Menurutnya, berbagai praktik baik yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Bali akan menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem pengelolaan hibah di Papua Tengah.

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal-hal yang telah berjalan baik akan menjadi bahan pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga tata kelola pemberian hibah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Edward.

Ia menambahkan, pemberian hibah bukan semata-mata berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat maupun lembaga, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan, kebutuhan, prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.

Lebih dari itu, menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan, kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan serta prinsip kehati-hatian.

Edward menilai pengalaman yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Bali dapat menjadi referensi penting bagi Papua Tengah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan hibah.

Hasil Bimtek dan studi banding tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendorong pengembangan sistem informasi hibah yang lebih terintegrasi.

Melalui kegiatan itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap tata kelola dana hibah ke depan dapat semakin baik dan tertata, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, verifikasi, penyaluran hingga pertanggungjawaban.

Dengan sistem yang semakin transparan dan akuntabel, pemberian hibah diharapkan dapat dilakukan secara tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lembaga penerima.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, kedua pemerintah daerah melakukan pertukaran cinderamata sebagai simbol penghormatan dan penguatan hubungan antardaerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan kemasan kopi eksklusif Papua Tengah yang berasal dari hasil biji kopi sejumlah kabupaten di Papua Tengah. Selain itu, turut diserahkan Noken Anggrek sebagai representasi kekayaan budaya dan identitas masyarakat asli Papua.

Pertukaran cinderamata tersebut menjadi bagian dari penutup pertemuan yang menandai semangat berbagi pengalaman dan memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. [*].