Pemprov Papua Tengah Gandeng Kejati Papua Kawal Pembangunan, Meki Nawipa Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Papua terkait Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (18/5/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawalan hukum terhadap agenda pembangunan di Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Papua menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan hukum, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan administrasi maupun anggaran.

Dalam sambutannya, Meki menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Kejati Papua yang selama ini terus mendampingi Pemerintah Provinsi Papua Tengah di tengah besarnya tantangan pembangunan wilayah.

“Wilayah kita luas dengan kondisi geografis yang berat. Masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian serius terhadap pelayanan dasar, konektivitas, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur.

Meski menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, Meki menilai Papua Tengah memiliki potensi besar untuk berkembang dan maju melalui pengelolaan sumber daya yang tepat dan terarah.

“Kita memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, serta semangat masyarakat yang kuat untuk maju dan berkembang,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini tengah fokus menjalankan percepatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029 dengan visi besar mewujudkan “Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah sedang mendorong berbagai program prioritas strategis, mulai dari pendidikan gratis, pembangunan sekolah berpola asrama, pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun demikian, Meki menegaskan bahwa ambisi pembangunan tersebut harus dibarengi tata kelola pemerintahan yang disiplin, profesional, dan taat hukum agar seluruh proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

“Karena itu pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Papua menjadi sangat penting agar seluruh proses pembangunan sesuai aturan, tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Meki Nawipa juga menekankan komitmen pemerintahannya dalam membangun budaya birokrasi yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia menyebut penandatanganan nota kesepahaman tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan langkah konkret memperkuat sinergi antarlembaga dalam pengawalan pembangunan dan mitigasi risiko hukum terhadap proyek-proyek strategis daerah.

“Ini mungkin langkah pertama dan kita akan buat lagi. Kita berharap kerja sama ini bisa berlanjut,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjut Meki, membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga penyelenggara negara, agar arah pembangunan berjalan lebih tepat, terukur, dan akuntabel.

“Saya percaya bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Tinggi akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas hukum dalam pelaksanaan program pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Meki berharap nota kesepahaman tersebut tidak berhenti sebatas dokumen formal, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata, koordinasi aktif, dan komunikasi yang kuat antar lembaga.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan pembangunan di Papua Tengah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” tutupnya. [*].