Pemprov Papua Tengah Gelar Rakorda DPMPTSP: Fokus Penguatan Pelayanan Publik dan Daya Saing Investasi

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan tema “Penguatan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah.”

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis (3–4/9/2025), di Aula RRI Nabire. Rakorda menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, serta dihadiri para pejabat eselon II, kepala DPMPTSP kabupaten se-Papua Tengah, pimpinan organisasi profesi, dan perwakilan perusahaan.

Mewakili Gubernur Papua Tengah, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Herman Kayame, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai kunci peningkatan iklim investasi di Papua Tengah.

“Rakorda ini diharapkan dapat membuka wawasan dan menyamakan persepsi tentang bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan begitu, kita bisa menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Herman.

Ia menambahkan, pelayanan publik merupakan isu krusial yang sering menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan citra pemerintah. Menurutnya, berbagai masalah masih ditemukan, mulai dari birokrasi berbelit, waktu pelayanan yang lama, hingga adanya pungutan liar.

“Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian serius. Transparansi dan efisiensi harus menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik bagi para investor,” tegasnya.

Melalui Rakorda ini, Pemprov Papua Tengah berharap terjalin komunikasi, pertukaran informasi, serta evaluasi kondisi terkini terkait pelaksanaan tugas DPMPTSP di kabupaten. Selain itu, Rakorda juga menjadi wadah mencari solusi bersama atas berbagai hambatan pelayanan publik.

Herman menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menciptakan kebijakan investasi yang mendukung serta memperbaiki koordinasi antarinstansi di daerah.

“Pelayanan publik yang prima adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan Papua Tengah. Meski tidak mudah, seluruh unsur pemerintah daerah harus saling melengkapi dan bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama,” pungkasnya. [*].