NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pertanahan, memulai proses pengukuran lahan milik SMA Negeri Meepago, Jumat (28/11/2025).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kejelasan batas tanah, status kepemilikan, serta penataan area yang akan digunakan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendidikan.
Tim teknis pertanahan diterjunkan dengan melibatkan petugas survei, pejabat struktural, serta perwakilan pemerintah setempat. Proses pengukuran berlangsung melalui tahapan pengecekan titik koordinat, validasi peta bidang, hingga verifikasi kondisi fisik lokasi.
Kesempatan tersebut juga dihadiri langsung oleh pemilik hak ulayat dan tokoh masyarakat sebagai bentuk pengawasan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan transparan dan sesuai prosedur.
Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah menyampaikan bahwa pengukuran ini merupakan fondasi awal sebelum pembangunan sarana pendidikan SMA Negeri Meepago yang direncanakan masuk tahap pelaksanaan pada tahun anggaran 2026.
“Kami ingin memastikan pembangunan berdiri di atas lahan dengan status kepemilikan yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang,” ujar perwakilan dinas.
Sementara itu, Dinas Pertanahan menegaskan bahwa seluruh tahapan mengacu pada standar pertanahan nasional, mulai dari penentuan batas, pengumpulan data teknis, hingga penyusunan dokumen hasil pengukuran. Hasil akhir akan diproses menjadi dokumen resmi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembangunan.
Kegiatan pengukuran berlangsung aman dan mendapat dukungan warga sekitar. Pemerintah berharap sinergi antara pemilik hak ulayat, masyarakat, dan instansi teknis terus terjaga demi kelancaran pembangunan SMA Negeri Meepago serta peningkatan kualitas pendidikan di Papua Tengah. [*].
