Pemprov Papua Tengah Matangkan Pendirian Akademi Komunitas untuk Perkuat Pendidikan Vokasi Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendirian Akademi Komunitas Tahun 2025 di Hotel Carmel Nabire.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, sejak 22 hingga 24 Oktober 2025, dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Papua (UNIPA), Akademi Komunitas Pacitan, Akademi Komunitas Blitar, serta perwakilan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

Selain itu, turut hadir tujuh narasumber lainnya, termasuk dari Biro Hukum Pemprov Papua Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Koperasi Harapan Baru (KOHARU) Paniai yang mewakili sektor industri. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan beberapa SMK dengan jurusan relevan yang akan dikembangkan, serta pelaku dunia usaha dan industri dari Paniai, Nabire, dan daerah lainnya.

Koordinator kegiatan, Erni Tonapa, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan mempercepat pembentukan Akademi Komunitas Provinsi Papua Tengah sebagai pusat pengembangan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan lokal. Melalui pendirian Akademi Komunitas (Akom), pemerintah berharap dapat mencetak generasi muda Papua yang terampil, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah melalui Kabid Pendidikan Khusus dan Komunitas Pendidikan Akademi, Fredi M. Edowai, SE, M.DP, menegaskan bahwa pendirian Akom merupakan langkah strategis untuk menjawab kekurangan tenaga kerja teknis di sektor teknologi, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

“Akademi ini akan menjadi jembatan antara potensi pemuda Papua dengan dunia kerja, serta mendukung transformasi digital pemerintah daerah,” ujarnya.

Selama tiga hari, Rakor membahas arah kebijakan, strategi, dan regulasi pembentukan Akademi Komunitas Papua Tengah.

Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis yang menjadi fondasi penguatan pendidikan vokasi di daerah ini, antara lain penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum pengembangan vokasi, pembentukan tim lintas sektor untuk penyusunan naskah akademik, pelibatan industri besar seperti PT Freeport Indonesia dalam proses pengembangan program, serta penguatan karakter dan etika kerja sebagai bagian integral dalam kurikulum vokasi.

Selanjutnya, pembahasan pada hari terakhir difokuskan pada penguatan kurikulum berbasis KKNI dan SKKNI serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha. Beberapa rekomendasi penting dihasilkan, antara lain keterlibatan industri lokal sebagai tempat magang mahasiswa, evaluasi berkelanjutan terhadap kurikulum berbasis kebutuhan daerah, dan dukungan Pemprov Papua Tengah melalui kolaborasi lintas sektor.

Acara ditutup secara resmi oleh Fredi M. Edowai, SE, M.DP, mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Nurhaidah Nawipa, SE. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini serta menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis kearifan lokal.

“Akademi Komunitas adalah solusi membangun SDM Papua Tengah yang unggul, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.

Papua Tengah saat ini memiliki tingkat kemiskinan sebesar 28,9% dan rata-rata lama sekolah 9,63 tahun. Melalui pendirian Akademi Komunitas, pemerintah daerah berharap dapat menekan kesenjangan pendidikan dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal melalui model pembelajaran Teaching Factory, Project-Based Learning, dan Work-Based Learning yang terhubung langsung dengan dunia industri.

Melalui semangat “Satu Hati, Satu Tujuan,” Rakor ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi lahirnya generasi Papua Tengah yang unggul dan berdaya saing melalui sistem pendidikan vokasi yang terarah dan berkelanjutan. [*].