Pemprov Papua Tengah Perkuat PUG dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan kebijakan lebih inklusif, adil, dan tepat sasaran.

Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan selama dua hari, 3–4 September 2026, di Aula RRI Nabire. 

Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, membuka kegiatan tersebut mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Marthen menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan gender harus ditangani secara terpadu karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan akses masyarakat terhadap pembangunan.

Menurut Gubernur, kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Ia menyebut ketimpangan gender masih menjadi tantangan pembangunan di Papua Tengah. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta merancang pembangunan secara terintegrasi, inklusif, dan responsif gender agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Gubernur mengatakan Pemprov akan terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia meminta forum tersebut menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar penyamaan persepsi. Agenda itu mencakup identifikasi persoalan di setiap kabupaten, peningkatan kualitas data, serta penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan PUG yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan pembangunan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

“Pembangunan di Papua Tengah harus mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.

Gubernur meminta pemerintah kabupaten memperkuat sinergi dalam menyusun program berbasis data, berorientasi pada hasil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap hasil koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diterapkan di masing-masing daerah.

“Mari kita satukan data, satukan program, dan satukan langkah demi Papua Tengah yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Jangan ukur keberhasilan pembangunan hanya dari berapa banyak program yang kita laksanakan dan berapa besar anggaran yang diserap, tetapi ukur dari berapa banyak masyarakat dan kehidupan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik,” pesan Gubernur.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pariwisata dan Olahraga.

Focal point Pengarusutamaan Gender dari delapan kabupaten di Papua Tengah turut mengikuti kegiatan tersebut. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menyusun pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Pemprov menegaskan bahwa integrasi data dan program harus bermuara pada hasil yang terukur, sehingga penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan gender tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. [*].