NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, dari fokus awal di tiga kabupaten percontohan menuju cakupan penuh delapan kabupaten secara bertahap.
Target strategis ini disampaikan dalam kegiatan evaluasi program kesehatan di Nabire yang berlangsung di Guest House Nabire, Selasa (9/12/2025).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah, menyampaikan hal tersebut saat membuka Evaluasi Akhir Swakelola Tipe 3 Tahun Anggaran Tahun 2025.
Tumiran menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan P2KB Papua Tengah, UNICEF, DoctorSHARE, dan Yayasan Gapai Harapan Papua yang telah berkolaborasi menjalankan berbagai program layanan kesehatan selama lima bulan terakhir.
“Ini merupakan evaluasi akhir terhadap program-program dengan skema swakelola tipe 3. Program ini dinilai sangat baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di tiga kabupaten percontohan, yaitu Nabire, Mimika, dan Paniai,” ujar Tumiran, merujuk pada hasil awal yang signifikan sejak Agustus 2025.
Tumiran mengakui bahwa perluasan layanan kesehatan ke lima kabupaten lainnya menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, kualitas SDM kesehatan, hingga faktor keamanan. Namun, pihak pemerintah menegaskan bahwa kendala tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menghadirkan pelayanan kesehatan dasar.
“Dengan alasan apa pun, kita tetap harus hadir memberikan layanan kesehatan. Jika saat ini baru menjangkau tiga kabupaten, ke depan harus bisa menjangkau delapan kabupaten, minimal di ibu kota kabupaten,” ungkapnya.
Pemerintah provinsi juga menyoroti pentingnya penyesuaian program sesuai karakteristik wilayah, di mana program spesifik seperti penanganan malaria dapat diintegrasikan dengan program sanitasi atau peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal.
Tumiran menekankan bahwa keberlanjutan program kesehatan ini telah sejalan dengan visi dan program prioritas Gubernur Papua Tengah, serta telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD). Inovasi seperti SIGAP dan WASH/STBM didorong untuk terus dikembangkan.
Program kesehatan, tambahnya, membutuhkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program sanitasi, misalnya, memerlukan dukungan Dinas PUPR melalui Cipta Karya, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program kesehatan bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan sinergi OPD lain,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Tumiran secara resmi membuka evaluasi tersebut, berharap hasilnya dapat menghasilkan rekomendasi terbaik bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Tengah di masa mendatang. [*].
