NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Sosialisasi Pemanfaatan Data dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi.
Kegiatan berlangsung di Quest House, Jalan Merdeka Nabire, Selasa (25/11/2025).
Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame, mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Dalam sambutannya, Herman menegaskan bahwa penguatan tata kelola data merupakan bagian fundamental dari upaya pemerintah daerah membangun sistem perencanaan yang berbasis bukti, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“Perencanaan pembangunan dewasa ini menuntut ketersediaan data yang lengkap, berkualitas, mutakhir, dan mudah diakses. Tanpa data yang valid, dokumen perencanaan hanya menjadi catatan normatif yang sulit diimplementasikan dan dievaluasi,” ujarnya.
Herman menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah mendorong penerapan data-driven planning sebagai standar penyusunan berbagai dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD hingga Renstra dan Renja OPD.
Sebagai provinsi baru, Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan data dasar pembangunan, disparitas kapasitas pengelolaan data antarlembaga, serta integrasi data sektoral yang belum optimal dengan sistem nasional seperti Satu Data Indonesia. Meski demikian, Herman menilai kondisi tersebut sebagai peluang untuk membangun sistem data yang tertata, modern, dan mampu menghasilkan indikator pembangunan yang akurat.
Sosialisasi ini memuat sejumlah materi strategis, termasuk mekanisme penyediaan dan validasi data, integrasi data sektoral dengan data makro dan spasial, pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi perencanaan, serta penguatan dashboard kinerja. Selain itu, peran Walidata, Produsen Data, serta Pembina Data kembali ditegaskan sebagai unsur utama dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Herman mengajak seluruh OPD untuk memanfaatkan forum sosialisasi ini sebagai ruang harmonisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas lintas sektor.
“Setiap program prioritas, alokasi anggaran, dan target kinerja harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan visi pembangunan Papua Tengah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, penguatan tata kelola administrasi data merupakan faktor kunci dalam meningkatkan akurasi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan. Karena itu, diperlukan pemutakhiran data secara berkala, konsistensi data dari tahap perencanaan hingga pelaporan, serta optimalisasi pemanfaatan data oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bapperida Papua Tengah beserta jajaran, pimpinan dan perwakilan OPD, pejabat administrator dan pengawas, lembaga mitra pembangunan, narasumber, insan pers, serta peserta dari berbagai unit teknis. [*].
