MIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan bahwa seluruh aktivitas investasi dan dunia usaha di Papua Tengah wajib berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Bisnis dan HAM yang diselenggarakan Pemprov Papua Tengah melalui Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Papua Tengah pada 22–23 Mei 2026 di Hotel Horison Ultima, Kabupaten Mimika.
Kegiatan strategis itu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan perusahaan swasta, organisasi masyarakat, akademisi, hingga lembaga pemerintah, sebagai upaya memperkuat kesadaran kolektif terkait pentingnya penerapan prinsip-prinsip bisnis yang menghormati nilai kemanusiaan dan hak masyarakat.
Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Dalam sambutannya, Alanthino menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi memang menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan daerah, namun pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan perlindungan hak asasi manusia maupun kepentingan masyarakat adat di Papua Tengah.
Menurutnya, investasi yang sehat harus mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
“Dunia usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar,” tegas Alanthino Wiay.
Ia menilai kehadiran perusahaan dan aktivitas investasi di Papua Tengah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, membuka ruang kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh pelaku usaha agar menjalankan aktivitas bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat adat atas tanah dan lingkungan hidup.
Alanthino juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak mampu menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar utama dalam proses pembangunan dan investasi.
Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Yulius Manurung, mengatakan sosialisasi Bisnis dan HAM menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam dunia usaha dan pembangunan daerah.
Menurutnya, prinsip Bisnis dan HAM merupakan fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Papua Tengah.
“Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami pentingnya penerapan prinsip Bisnis dan HAM guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Yulius menjelaskan, penerapan prinsip Bisnis dan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh perusahaan dan pelaku usaha yang menjalankan aktivitas investasi di Papua Tengah.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Selain sesi sosialisasi, kegiatan itu juga menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk membahas tantangan implementasi prinsip HAM dalam aktivitas usaha, termasuk isu perlindungan masyarakat adat, tanggung jawab lingkungan, serta dampak sosial investasi di Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai pendekatan pembangunan yang menghormati HAM akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan iklim investasi yang aman dan berkeadilan di daerah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap seluruh perusahaan dan pemangku kepentingan dapat membangun komitmen bersama untuk menghadirkan investasi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua. [*].
