Pemprov se-Tanah Papua Gelar Rakorda Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Fokus Bahas Dua Hal Ini

TIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung resmi menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Tanah Papua Tahun 2025.

Rakorda dengan temanahun Percepatan Pendataan dan Pengimputan Database Orang Asli Papua (OAP) serta Digitalisasi Layanan ADMINDUK untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Tanah Papua ini digelar di Ballroom Hotel Diana, Timika, Kamis (31/7/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley. Dalam sambutannya, Deinas Geley menyebut dua fokus utama dalam Rakorda tersebut yakni percepatan pendataan dan pengimputan data Orang Asli Papua (OAP) dan digitalisasi layanan (ADMINDUK) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.

“Data Orang Asli Papua sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua berlangsung adil, inklusif, berkelanjutan, serta melindungi hak-hak dasar OAP,” tegas Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi SIAK Plus untuk mendukung pendataan OAP secara lebih detail. Ia juga menekankan pentingnya klarifikasi definisi OAP sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 melalui peran aktif Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua.

Adapun data OAP yang telah terinput dalam sistem hingga 28 Juli 2025 adalah sebagai berikut: Papua Tengah sebanyak 526.410 jiwa (51,35%); Papua Barat 294.436 jiwa (50,01%); Papua 269.693 jiwa (50,01%); Papua Selatan 45.383 jiwa (50,01%); Papua Pegunungan 8.370 jiwa (50,01%); dan Papua Barat Daya 25.703 jiwa (50,01%).

Menurut Wakil Gubernur, angka ini menunjukkan pentingnya peningkatan kolaborasi antarprovinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan pencatatan dan pemutakhiran data OAP secara menyeluruh.

Sementara itu, terkait digitalisasi layanan ADMINDUK, Wagub menyebutkan bahwa transformasi digital menjadi langkah penting menuju pelayanan publik yang efisien. Namun, tantangan seperti keterbatasan jaringan internet, kondisi geografis, dan faktor keamanan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi bersama.

“Diperlukan sinergitas seluruh pihak untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital dan pemerataan akses layanan di seluruh wilayah, termasuk daerah pesisir dan pedalaman,” imbuhnya.

Ia juga menekankan bahwa Dinas Dukcapil se-Tanah Papua harus terus melakukan pendekatan pelayanan inklusif, salah satunya melalui upaya jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil, demi memastikan perlindungan identitas dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

“Output Rakorda ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan secara menyeluruh di Tanah Papua,” tutupnya.

Rakorda ini dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Setyabudi beserta jajaran, Anggota DPD RI Yorrys Raweyai, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, serta para Kepala Dinas Dukcapil dari enam provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Tanah Papua. [*]