NABIRE, TOMEI.ID | Nabire, 27 Februari 2025 – Kami, pelajar dan mahasiswa anggota FKMI se-Kota Studi Nabire, dengan tegas menyatakan keprihatinan mendalam terkait meningkatnya kasus pembunuhan warga sipil di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hak perlindungan dan keamanan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dan harus ditegakkan. Sayangnya, hukum tersebut belum sepenuhnya melindungi hak-hak dasar masyarakat setempat, khususnya di Papua.
Kami menyoroti insiden penembakan yang mengakibatkan kematian warga sipil atas nama Goliat Sani oleh personel pos Yonif 509 di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada tanggal 27 Februari 2025. Insiden ini merupakan salah satu contoh kasus yang mencederai rasa aman dan berbagai hak asasi warga, sebagaimana diatur dalam:
Pasal 28A : Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28 ayat (1): Hak atas perlindungan diri, kehormatan, dan hak untuk hidup tanpa ancaman. Pasal 28I ayat (1) dan (4): Hak asasi manusia harus dijamin dan dilindungi negara. Pasal 34 ayat (3): Tanggung jawab negara dalam menyediakan keamanan dan fasilitas pelayanan.
Dengan situasi ini, kami menyatakan dan menuntut:
1. Pembentukan Tim Investigasi: Mendesak Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah untuk segera membentuk tim investigasi terkait pembunuhan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya.
2. Proses Hukum Adil: Menuntut pengadilan yang adil dan transparan untuk pelaku penembakan warga sipil atas nama Goliat Sani di Sugapa.
3. Penghentian Operasi Militer: Meminta kepada Panglima TNI untuk segera menghentikan operasi militer serta menarik kembali pasukan organik dan non-organik dari Tanah Papua, khususnya Kabupaten Intan Jaya.
Kami berharap pernyataan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, dan tindakan nyata segera diambil demi menghormati dan melindungi hak asasi masyarakat Papua. [*]
Pernyataan Sikap FKMI Se-Kota Studi Nabire Terhadap Kejadian Pembunuhan di Kabupaten Intan Jaya
