Pj Sekda Silwanus : Suara Rakyat dan Nilai Adat Jadi Kompas Pembangunan Bermartabat

NABIRE, TOMEI.ID | Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, menegaskan bahwa suara rakyat dan nilai-nilai adat harus menjadi dasar dan arah utama dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan di Papua Tengah.

Hal ini disampaikan Pj Setda Papua Tengah saat mewakili Gubernur, Meki Fritz Nawipa, dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah di Nabire pada Senin, (16/62025).

Menurutnya, Papua Tengah sebagai provinsi baru memiliki tanggung jawab besar untuk menata masa depan yang bermartabat, adil, dan inklusif, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya lokal.

“Hari ini adalah hari di mana suara rakyat dan nilai-nilai adat kita jadikan sebagai kompas untuk mengarahkan Papua Tengah menuju masa depan yang lebih bermartabat. Kita tidak membangun hanya dengan beton dan aspal, tetapi dengan hati, dengan jiwa masyarakat, dan dengan semangat kebersamaan yang lahir dari budaya kita sendiri,”ujar Silwanus.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah dan akan terus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap proses perencanaan pembangunan.

Ia juga menyampaikan arah kebijakan strategis pemerintah provinsi terkait penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Propemperda), yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tahun 2025.

Diketahui, 48 rancangan regulasi tersebut, 34 di antaranya merupakan inisiatif legislatif terdiri atas 25 Raperdasi dan 9 Raperdasus. Sementara 14 Raperdasi lainnya merupakan usulan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Beberapa rancangan prioritas meliputi: Perlindungan Masyarakat Adat dan Kampung Adat; Perlindungan Perempuan dan Anak; Perlindungan Nelayan Asli Papua; Perlindungan Hak Atas Tanah Adat; Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dan; Pengaturan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Peraturan ini bukan hanya legalitas administratif, tapi juga bentuk nyata penghormatan kita terhadap eksistensi masyarakat adat dan upaya memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun di belakang,”lanjutnya.

Pemerintah Papua Tengah berharap seluruh proses legislasi dapat diselesaikan tepat waktu dan menjadi acuan kerja di seluruh tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga distrik.

Silwanus juga mengajak seluruh jajaran birokrasi, DPR Papua Tengah, serta mitra pembangunan untuk memperkuat sinergi dan menjaga integritas.

“Kami ingin membangun Papua Tengah dengan cara yang benar. Artinya, bekerja jujur, transparan, dan melayani rakyat. Mari kita mulai dengan membangun kepercayaan, karena dari situlah pembangunan bermakna dimulai,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Meki Fritz Nawipa kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dengan dedikasi dan menjadikan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPR Papua Tengah, pimpinan Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), para kepala OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda dari berbagai wilayah di Provinsi Papua Tengah.

Dialog interaktif antara peserta dan pejabat pemerintah turut digelar dalam forum tersebut, menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, terutama terkait hak-hak adat, akses layanan publik, dan peran masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan semangat “Bersatu Membangun Papua Tengah yang Bermartabat”, pemerintah provinsi menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan menghargai kearifan lokal sebagai pilar utama menuju kesejahteraan bersama. [*]