NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah menggelar rapat koordinasi khusus untuk penanganan bencana alam dan konflik sosial yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Puncak Jaya, Sinak, dan Intan Jaya.
Diketahui, Rakor tersebut digelar untuk menyusun langkah konkret ke depan, termasuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Penjabat Sekertaris Daerah atau Setda Papua Tengah, Silwanus Sumule, menekankan pentingnya sinergi semua pihak, termasuk TNI-Polri, gereja, dan lembaga adat, dalam menangani konflik sosial.
“Kita semua bertanggung jawab. Siapa lagi yang akan tolong masyarakat kalau bukan kita sendiri? Pemerintah hadir bukan sekadar bicara, tapi juga bertindak,” ujar Setda kepada wartawan, Kamis (12/6).
Setda menyebutkan sebanyak 165 warga berhasil dievakuasi dari wilayah konflik ke tempat aman ditambah 11 orang.”Ini bukan dengan mobil angkot, tapi dengan pesawat evakuasi. Itu bentuk nyata kehadiran negara,”katanya.
Meski masih ada titik-titik pengungsian dan jalur transportasi yang terhambat, pemerintah terus melakukan pemantauan dan evaluasi.
“Hari ini kami masih menunggu laporan terbaru dari Ilaga. Kami terus berkoordinasi untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan,”katanya.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam situasi darurat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional.
“Sejak November lalu, kita menghadapi situasi sulit di Puncak Jaya. Namun puji Tuhan, secara bertahap kami mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kami berharap agar kondisi masyarakat kembali normal, anak-anak bisa sekolah, puskesmas beroperasi, dan aktivitas kemasyarakatan berjalan seperti sedia kala,”kata Sumule.
Ia juga menyebutkan bahwa meskipun masih ada beberapa persoalan, pemerintah optimis situasi keamanan dan ketertiban akan kembali pulih. Dalam menghadapi kondisi ini, Pemprov Papua Tengah telah membentuk Pusat Krisis Daerah melalui keputusan gubernur sebagai langkah antisipatif terhadap potensi konflik sosial dan bencana alam.
“Ketika terjadi kekerasan atau konflik sosial, pemerintah wajib hadir. Kami bukan hanya mewakili pemerintah provinsi, tapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kami tidak boleh abai terhadap penderitaan masyarakat, apalagi di Puncak Jaya dan sekitarnya,” tegas Sumule.
Ia mengatakan bahwa satu bentuk kehadiran negara harus melalui pelayanan dasar yang terus dijalankan meskipun dalam kondisi sulit.
“Kami pastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Pendidikan juga diupayakan tidak berhenti. Walaupun masyarakat masih mengungsi, kita berusaha agar mereka tetap terlayani dengan baik,”kata dia.
Sumule menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak terus bersatu dan berdoa demi keselamatan serta pemulihan masyarakat.
“Kami percaya, dengan pertolongan Tuhan dan kerja sama semua elemen, masyarakat Papua Tengah akan segera kembali hidup normal, pungkasnya. [*].
