Polemik RSUD Nabire, Gubernur Meki Tekankan Audit Menyeluruh Harus Jadi Langkah Awal Sebelum Provinsi Ambil Alih

NABIRE, TOMEI.ID | Polemik terkait pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire kembali mencuat ke permukaan. Isu ini muncul seiring dengan munculnya dorongan dari sejumlah pihak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah segera mengambil alih pengelolaan rumah sakit rujukan tersebut.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pengambilalihan tidak bisa dilakukan secara serta-merta tanpa dasar yang kuat dan proses yang akuntabel.

Ia menekankan pentingnya dilakukan audit menyeluruh terlebih dahulu terhadap manajemen RSUD Nabire. Audit ini menjadi prasyarat mutlak sebelum ada pembahasan lebih lanjut terkait kemungkinan pengambilalihan oleh pemerintah provinsi.

“Rumah Sakit Nabire itu milik Pemerintah Kabupaten Nabire, bukan milik provinsi. Kami dari provinsi hanya melakukan supervisi. Jadi tidak benar kalau dibilang kami sudah ambil alih. Kami belum kelola, kami hanya pantau,” tegas Gubernur Nawipa, Senin (26/5/2025).

baca juga : Hadiri HUT ke-44 SMA YPK Tabernakel Nabire, Wagub Deinas Geley : Pendidikan Harus Membebaskan dan Memberdayakan

Lebih lanjut, Nawipa menyampaikan bahwa pihaknya telah merekomendasikan kepada Bupati Nabire agar segera melakukan audit internal yang melibatkan lembaga kredibel dan independen.

“Kami sudah memberikan rekomendasi kepada Bupati Nabire agar segera melakukan audit menyeluruh. Bisa lewat BPKP, kantor akuntan publik, atau lembaga independen lain yang kredibel. Setelah ada audit, baru kita bisa duduk bersama bicara soal manajemen dan kemungkinan pengambilalihan,” ujar Nawipa.

Audit ini, kata Nawipa, sangat penting untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi rumah sakit, baik dari sisi keuangan, administrasi, SDM, maupun pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, pengambilalihan tidak bisa dilakukan atas dasar opini publik semata, namun harus berdasarkan proses dan data yang akurat.

“Kita tidak mau terburu-buru dan justru menimbulkan persoalan baru. Kalau tidak diaudit dulu, kita tidak tahu masalahnya apa. Dan kalau provinsi langsung masuk tanpa dasar, bisa saja nanti disalahkan,” katanya lagi.

baca juga : Papua Tengah Tuan Rumah Pertemuan MRP: Gubernur Meki Dorong Perlindungan Hak OAP

Gubernur juga mengungkapkan bahwa tim dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah melakukan supervisi dan pemantauan langsung ke RSUD Nabire dalam beberapa bulan terakhir. Namun, hasil dari supervisi tersebut tetap menunjukkan bahwa pengelolaan penuh masih berada di tangan Pemerintah Kabupaten Nabire.

“Sampai hari ini, RSUD Nabire secara administrasi dan hukum masih menjadi milik Kabupaten Nabire. Tugas provinsi hanya sebatas supervisi dan mendampingi dalam hal perbaikan mutu pelayanan,” jelas Nawipa.

Ia menyatakan, tidak ada dasar hukum yang membenarkan provinsi untuk serta-merta mengambil alih tanpa adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten, apalagi jika tidak disertai hasil audit yang jelas.

Gubernur Meki Nawipa menyatakan kesiapan Pemprov Papua Tengah untuk mengambil alih pengelolaan RSUD Nabire jika Bupati Nabire secara resmi menyerahkan kewenangan, dan audit telah dilakukan terlebih dahulu. Namun ia menegaskan, langkah ini harus didukung secara politis oleh DPRD Kabupaten Nabire serta diterima oleh masyarakat setempat.

“Kalau Bupati Nabire, DPRD, dan masyarakat memang menghendaki rumah sakit ini dikelola oleh provinsi, maka kita siap. Tapi audit dulu. Jangan langsung loncat ke pengambilalihan, tanpa tahu kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rekomendasi tertulis terkait audit telah diberikan oleh Pemprov dan siap ditunjukkan kepada siapa pun yang memerlukan dokumen tersebut untuk kepentingan transparansi publik.

“Rekomendasi dari provinsi sudah ada, kalau teman-teman media atau masyarakat ingin lihat, saya siap kasih. Kita terbuka,” tandasnya.

Terlepas dari polemik administratif, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa fokus utama Pemprov Papua Tengah adalah memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia mendorong agar semua pihak, baik pemerintah kabupaten maupun elemen masyarakat, mendukung upaya perbaikan tata kelola RSUD Nabire.

“Kita semua sepakat bahwa rumah sakit ini harus berfungsi optimal melayani rakyat. Jadi jangan jadikan rumah sakit sebagai arena tarik-menarik politik. Mari kita bangun pelayanan yang berpihak pada masyarakat,” tutup Gubernur. [*]