PSHT Jayapura Desak Penghentian Perang Suku di Wamena, Konflik Horizontal Dinilai Ancam Masa Depan Orang Asli Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Jayapura, Ranting Heram, mendesak penghentian konflik horizontal antara suku Lani dan Hubula di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan.

Organisasi tersebut menilai perang antarsuku yang terus terjadi bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan sosial Orang Asli Papua (OAP).

Pernyataan sikap itu disampaikan jajaran pengurus dan anggota PSHT Papua di Jayapura, Minggu (17/5/2026).

Mereka menilai konflik berkepanjangan di Papua Pegunungan telah menimbulkan trauma sosial, memperdalam perpecahan masyarakat adat, serta menciptakan rasa takut di tengah kehidupan masyarakat dari delapan kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua.

Wakil Ketua Ranting Heram PSHT Cabang Jayapura, Fredi Kogoya, mengatakan konflik horizontal antara suku Lani dan Hubula harus segera dihentikan karena dampaknya semakin meluas dan tidak lagi memandang kelompok maupun wilayah tertentu.

“Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Papua Pegunungan terkait konflik horizontal antara suku Lani dan Hubula di Wamena, kami menilai konflik ini menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat asli Papua sendiri,” ujarnya.

Fredi menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya banyak korban jiwa akibat perang antarsuku tersebut. Menurutnya, masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik pun ikut terdampak karena eskalasi kekerasan terus meluas dan mengganggu aktivitas sosial masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perang antarsuku tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat Papua, melainkan hanya meninggalkan duka, ketakutan, dan kehancuran hubungan persaudaraan yang selama ini hidup di tengah masyarakat adat.

Senada dengan itu, anggota PSHT Papua, Esra Saram, mengatakan konflik horizontal merupakan malapetaka kemanusiaan bagi masyarakat Papua Pegunungan. Ia menilai konflik tersebut telah menyebabkan banyak korban jiwa meninggal sia-sia dan memperburuk kondisi sosial masyarakat di wilayah pegunungan.

“Konflik ini memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan masyarakat hidup dalam ketakutan. Jangan sampai generasi Papua terus menjadi korban dari perang saudara yang berkepanjangan,” katanya.

Esra berharap pemerintah daerah, tokoh gereja, tokoh adat, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), dan seluruh elemen masyarakat segera mengambil langkah moral untuk menghentikan konflik tersebut.

Menurutnya, perdamaian tidak dapat tercipta hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat Papua untuk menjaga persatuan dan nilai kemanusiaan.

Sementara itu, Kesman, salah satu perwakilan PSHT Papua, menegaskan konflik antarsuku merupakan bencana sosial yang harus dilawan bersama karena dampaknya merugikan seluruh masyarakat tanpa memandang asal suku maupun kelompok tertentu.

“Konflik ini adalah malapetaka bersama. Karena itu, semua pihak harus menjaga situasi dan mendorong terciptanya perdamaian agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, PSHT Papua mengajak seluruh warga PSHT yang berada di Papua Pegunungan untuk tetap bersikap profesional, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, serta menjaga netralitas di tengah konflik horizontal antara suku Lani dan Hubula di Wamena.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap anggota PSHT harus berdiri sebagai perekat persaudaraan, bukan menjadi bagian dari konflik yang memperkeruh situasi sosial masyarakat.

PSHT Papua juga mengimbau seluruh masyarakat Papua Pegunungan agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu, informasi sepihak, maupun ajakan yang dapat memperbesar eskalasi konflik antarsuku.

Menurut mereka, penyebaran provokasi hanya akan memperpanjang rantai kekerasan dan memperburuk hubungan persaudaraan masyarakat adat di wilayah pegunungan tengah Papua.

Selain itu, PSHT Papua mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah delapan kabupaten segera mengambil langkah konkret, cepat, dan bermartabat untuk menghentikan konflik yang terus menelan korban jiwa.

Mereka menilai penyelesaian damai melalui pendekatan adat, kemanusiaan, dan dialog terbuka harus menjadi prioritas utama demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak di tengah masyarakat.

PSHT Papua turut menyerukan kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Papua Pegunungan yang berada di berbagai kota studi agar tidak membawa konflik Wamena ke luar daerah.

Organisasi tersebut mengingatkan bahwa konflik antarsuku yang meluas ke lingkungan pendidikan maupun kota-kota lain berpotensi memunculkan persoalan baru yang dapat mengancam persatuan generasi muda Papua. [*].