ILAGA, TOMEI.ID | Situasi keamanan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah khususnya di wilayah Ilaga, kembali memasuki fase darurat militer sejak pagi hari, warga di beberapa kampung melaporkan suara dentuman keras dan pergerakan helikopter militer di atas langit Ilaga.
Sumber-sumber lapangan menyebutkan bahwa dua unit helikopter diduga menjatuhkan bom di area yang berdekatan dengan permukiman sipil.
“Helikopternya melintas rendah, lalu kami dengar suara ledakan dari arah kampung. Banyak warga lari ke hutan,” ujar seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Ia menambahkan bahwa hingga sore hari, banyak keluarga masih mengungsi dan belum berani kembali ke rumah mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat keamanan terkait tujuan operasi militer maupun konfirmasi atas laporan jatuhnya bom di wilayah sipil. Namun, suara ledakan dan kepulan asap yang terlihat dari kejauhan telah menimbulkan kepanikan dan ketakutan di kalangan warga.
Minimnya akses informasi dari lokasi kejadian membuat situasi semakin sulit dipantau secara independen. Aktivitas jurnalis dan lembaga kemanusiaan di kawasan Ilaga selama ini menghadapi tantangan besar, baik karena faktor geografis maupun pembatasan akses oleh otoritas keamanan.
“Jika benar ada pengeboman di wilayah sipil, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata,” ujar seorang aktivis HAM lokal yang juga meminta identitasnya dirahasiakan.
Beberapa keluarga dilaporkan kehilangan kontak dengan kerabat mereka yang tinggal di kampung-kampung terdampak. Jalur komunikasi juga terganggu akibat terbatasnya sinyal dan infrastruktur di wilayah tersebut.
Menyikapi situasi ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta organisasi pemantau hak asasi manusia untuk segera turun ke lapangan guna memverifikasi kejadian dan memastikan keselamatan warga sipil.
“Kami mendesak agar Komnas HAM, Palang Merah Indonesia, dan lembaga internasional seperti ICRC segera melakukan investigasi dan membuka koridor kemanusiaan di Puncak Ilaga,” ujar pernyataan tertulis dari salah satu jaringan solidaritas masyarakat sipil di Ilaga.
Kekhawatiran akan terjadinya krisis kemanusiaan meluas kini menghantui warga Ilaga dan sekitarnya. Banyak dari mereka hidup dalam ketakutan, dengan akses terhadap pangan, air bersih, dan layanan kesehatan yang sangat terbatas.
Insiden seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di wilayah Puncak. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai operasi militer di wilayah pegunungan Papua kerap disertai dengan tuduhan pelanggaran HAM, pengungsian massal, dan minimnya perlindungan terhadap warga sipil.
Laporan-laporan tersebut, meski seringkali dibantah oleh pihak keamanan, menyoroti kebutuhan mendesak akan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta perlindungan hukum yang tegas bagi masyarakat sipil Papua. [*]
