NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026, sebagai langkah strategis menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 14–15 April 2026, di Aula Guest House Nabire ini dihadiri Kepala OPD se-Papua Tengah serta perwakilan kementerian terkait.
Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda, Viktor Fun, menegaskan bahwa Rakortekrenbang menjadi forum krusial untuk memastikan integrasi perencanaan pusat dan daerah berjalan efektif dan terukur.
“Rakortekrenbang merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujar Viktor.
Ia menjelaskan, forum ini diarahkan untuk memastikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional.
Dalam agenda tahun ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan sejumlah fokus strategis, di antaranya penyelarasan program daerah dengan visi nasional serta dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN).
Selain itu, dilakukan pemetaan dan penyepakatan indikator makro pembangunan sebagai dasar penyusunan RKPD 2027. Seluruh hasil pembahasan Rakortekrenbang akan diintegrasikan melalui sistem e-Rakortek dalam SIPD guna menjamin akurasi dan keterpaduan data.
Viktor juga menyoroti berbagai tantangan utama yang masih dihadapi Papua Tengah, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan bukti (evidence-based), dengan fokus pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci,” tegasnya.
Hasil Rakortekrenbang ini akan menjadi pijakan utama dalam Musrenbang Nasional maupun Musrenbang Provinsi, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Pemprov Papua Tengah juga menegaskan komitmennya untuk menurunkan prioritas pembangunan tersebut hingga ke tingkat kabupaten, guna memastikan implementasi yang tepat sasaran dan merata. [*].
JAKARTA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menghadiri audiensi strategis Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua bersama…
JAKARTA, TOMEI.ID | Anggota Komisi II DPR RI, Kamarudin Watubun, melontarkan kritik keras terhadap arah pelaksanaan Otonomi…
NABIRE, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) di Kota Studi Nabire secara terbuka mengundang…
NABIRE, TOMEI.ID | PT. Freeport Indonesia mencatat kontribusi signifikan kepada negara melalui dividen dan Penerimaan…
NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua memperketat pengawasan harga bahan pokok…
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia…