NABIRE, TOMEI.ID | Rakyat, pelajar, dan mahasiswa asal Simapitowa yang berada di Kota Nabire secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial.
Dalam pernyataan sikap kolektif yang dirilis pada akhir Mei 2025, mereka menilai rencana tersebut mengandung berbagai ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem lokal di wilayah Mapia.
Mereka menilai wacana pemekaran ini tidak berasal dari aspirasi murni masyarakat akar rumput, melainkan digerakkan oleh elit tertentu, termasuk beberapa pihak yang disebut sebagai “intelektual tidak bertanggung jawab”.
Dalam pernyataan sikapnya, kelompok rakyat dan mahasiswa Simapitowa menyebut sedikitnya lima ancaman utama jika Kabupaten Mapia Raya benar-benar dimekarkan.
Pertama, ancaman ekologis, di mana alam Simapitowa yang masih utuh hingga kini terancam rusak akibat masuknya perusahaan-perusahaan legal maupun ilegal yang akan mengeksploitasi sumber daya alam secara masif pasca-pemekaran.
Kedua, ancaman keamanan, sebab pemekaran dikhawatirkan membuka ruang bagi pembangunan pos-pos militer dan pendropan pasukan bersenjata dengan dalih menjaga keamanan investasi. Situasi serupa telah terjadi di wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Maybrat, di mana keberadaan militer justru menambah penderitaan warga sipil.
Ketiga, ancaman peminggiran orang asli Mapia, karena wilayah Mapia sangat mungkin dijadikan daerah tujuan transmigrasi besar-besaran. Kebijakan ini berisiko menggeser keberadaan masyarakat lokal demi program pembangunan nasional yang tidak berpihak pada hak-hak adat.
Keempat, ancaman kesehatan, yang dipicu oleh potensi pencemaran udara, air, dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Limbah industri bisa membawa racun dan virus mematikan yang akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Kelima, ancaman terhadap budaya, karena masyarakat Mapia yang hidup dari hasil kebun, hutan, perburuan, dan peternakan berisiko kehilangan sumber hidupnya. Hilangnya ruang hidup adat juga berarti terkikisnya identitas dan warisan budaya Mapia.
Berdasarkan berbagai kekhawatiran tersebut, mereka menyampaikan empat sikap tegas:
(1). Menolak pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
(2). Menolak pembangunan pos militer dan pendropan pasukan di wilayah Simapitowa.
(3). Menolak kehadiran perusahaan legal maupun ilegal yang mengeksploitasi sumber daya alam Simapitowa.
(4). Menolak pembangunan jalan trans di wilayah Simapitowa yang dianggap merusak ekosistem dan tanah adat.
Keempat sikap ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat Simapitowa akan pentingnya menjaga tanah leluhur, hutan adat, dan kehidupan sosial budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, pembangunan yang dipaksakan tanpa persetujuan rakyat adat bukan hanya bentuk pengingkaran terhadap hak-hak dasar, tetapi juga ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang.
Alih-alih membawa kesejahteraan, pemekaran dan proyek-proyek yang menyertainya dikhawatirkan justru menjadi pintu masuk bagi perampasan tanah, eksploitasi kekayaan alam, dan kekerasan bersenjata yang telah banyak terjadi di wilayah Papua lainnya. Karena itu, rakyat, pelajar, dan mahasiswa Simapitowa di Nabire bersatu dalam satu suara: menolak segala bentuk kebijakan sepihak yang tidak berpihak pada rakyat akar rumput. [*]
